Terkait cost overrun atau bengkaknya biaya proyek kereta cepat China senilai US$1,9 miliar, pemerintah naga-naganya bakal menalanginya. Duitnya dari mana? Ngutang lagi?
Proyek kereta cepat bebani negara.
Menteri BUMN Erick Thohir pun angkat suata terkait semakin mahalnya biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), jika terus mengalami penundaan.
Pandangan ini disampaikan Menteri Erick menyikapi dikucurkannya penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pengelola proyek.
Pembangunan proyek kereta cepat ini berpotensi kembali melambat lantaran terjadinya cost overrun alias pembengkakan biaya.
Kemenko Perekonomian menyebut, cost overrun yang dialami proyek KCJB ini diperkirakan mencapai USD 1,176 miliar atau setara Rp 16,8 triliun.
Atas dasar itu, Menteri Erick menilai pembangunan KCJB harus segera diselesaikan. "Kereta cepat sama, kalau KCJB ini terus ditunda, harga pembangunannya tahun depan lebih mahal lagi. Artinya harus segera diselesaikan," ujar Erick, Jakarta, dikutip Kamis (4/8/2022).
Menteri Erick menyebut proyek pembangunan transportasi publik modern lainnya, yakni MRT Jakarta. Pembangunan Moda Raya Terpadu itu, menelan biaya lebih tinggi lantaran terlambat 20 tahun.
"Contoh ketika pembangunan MRT Jakarta, itu kan telat 20 tahun, ongkosnya berapa? Saya enggak tahu. Tapi kalau 20 tahun lalu kita bangun MRT harganya lebih murah," tuturnya.
Cost Overrun yang dialami proyek kereta cepat ini rencananya bakal ditambal menggunakan skema utang lagi. Menteri Erick menjelaskan, dari ekuitas 25 persen ditanggung oleh konsorsium Indonesia 55 persennya, serta pinjaman Bank China 45 persen.
Hitungannya yakni Rp 4 triliun ditanggung konsorsium Indonesia, sisanya Rp 3 triliun dari China.
Bila mengacu pada total utang yang disampaikan Kemenko Perekonomian, artinya, masih ada kekurangan sebesar Rp 10 triliun yang mesti dicarikan.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut adanya kemungkinan penambahan loan atau pinjaman.
"Nanti yang 75 persen kita akan cari, cari dari perbankan mana, dari China atau dari mana. Ini tetap B to B ini penyertaan modal negara," pungkas Arya.
