Pemerintah diminta untuk menjamin keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMK). Termasuk menjamin akses pembiayaan untuk para pelaku UMKM.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“UMKM juga terdampak pandemi Covid-19. Namun, UMKM memiliki peran yang tidak kecil untuk membantu pemulihan ekonomi,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Yogyakarta, Rabu (22/6).
Menurutnya, kontribusi UMKM juga cukup besar. Yakni mencapai 61,97 persen terhadap produk domestik bruto, dengan nilai investasi mencapai 60,4 persen.
“Namun kontraksi ekonomi yang terjadi karena serangan Covid-19, memberikan pengaruh besar terhadap usaha UMKM. Untuk menumbuhkan kembali iklim usaha, UMKM memerlukan pemantik atau suntikan modal yang tidak sedikit,” ujarnya.
Dikatakan, untuk memulihkan UMKM kembali, memerlukan waktu dan pembiayaan yang tidak sedikit. Di sinilah pentingnya pemerintah untuk memastikan akses pembiayaan untuk pelaku UMKM tidak terkendala.
“Yang menjadi masalah adalah akses pembiayaan kepada lembaga keuangan. Baik bank maupun non bank, yang masih sangat terbatas. Dimana hanya pelaku usaha yang masih memiliki aset yang dapat mengakses pembiayaan dan memenuhi syarat yang ditetapkan pihak kreditur,” tandasnya.
Menurutnya, kondisi ini masih menyulitkan kebangkitan ekonomi. Jika keadaan ini tidak dapat segera ditangani, dia khawatir pertumbuhan ekonomi berjalan melambat. Fakta yang terjadi di lapangan, pelayanan jasa keuangan perbankan dan non perbankan umumnya memberikan kredit pinjaman KUR dengan peruntukan konsumtif.
“Untuk itulah, pemerintah diminta menjamin pembiayaan perbankan atau non perbankan yang difokuskan pada kredit permodalan. Terutama pelaku usaha mikro dan kecil,” tegasnya.
