Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diharapkan bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap institusinya. Bukan sekedar menjaga stok dan harga pangan.
Pengambilan sumpah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan hal itu di Jakarta, Kamis (16/6/2022).
"Kita pelaku usaha mengharapkan Pak Zulhas mampu mengembalikan kepercayaan konsumen, memastikan berbagai kebutuhan pokok pangan baik untuk masyarakat maupun dunia usaha pada posisi stok yang terjamin dengan stabilisasi harga yang stabil," kata Sarman Simanjorang.
Menurut Sarman, Mendag Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, perlu mendorong tumbuhnya kepercayaan publik terhadap institusi yang dipimpinnya.
Ya, publik terlanjur menilai kemendag gagal dalam mengelola minyak goreng (migor). Miris lagi, ada petinggi kemendag yang terseret kasus mafia migor.
Sarman berharap, Mendag Zulhas serius dalam menjaga psikologi pasar, khususnya pasca ketersediaan stok dan harga minyak goreng yang sempat bergejolak beberapa waktu lalu.
Dia berharap, bekal pengalaman kepemimpinan yang dimiliki Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian.
Mendag Zulhas, lanjutnya, diharapkan menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pelaku usaha perkebunan sawit, produsen minyak goreng, eksportir, para agen, sampai ke pedagang ritel.
Menurut dia, harga pokok pangan yang rentan bergejolak harus dilakukan pengawasan dan pengendalian baik dari sisi stok dan harga seperti daging, gula, telur, cabai, beras, tepung dan sebagainya.
"Karena berbagai komoditi pokok pangan ini bukan hanya untuk kebutuhan masyarakat langsung tapi juga menjadi bahan baku pelaku usaha dan UMKM seperti hotel, restoran, kafe, warung makan dan lain-lain," katanya.
Oleh karena itu menurutnya, pasokan dan permintaan harus terjaga untuk menghindari gejolak harga terjadi di lapangan.
Sarman berpendapat, kebijakan mengutamakan produk lokal harus menjadi skala prioritas. Namun dia mengingatkan apabila melakukan impor harus dalam waktu yang tepat sehingga pasokan pangan tetap terjamin.
Sarman yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, berharap agar berbagai pengurusan izin impor bisa lebih mudah, lebih cepat dan lancar, serta bebas dari praktik KKN.
Dia berharap, Mendag Zulhas yang merupakan sebagai ketua umum partai, mampu memastikan kepada publik bahwa Kementerian Perdagangan bebas dari kepentingan partai politik.
