
Wowsiap.com - Penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan langkah penting. Hal itu agar dapat mengantisipasi geliat pertumbuhan ekonomi di ujung pandemi Covid-19 dan gejolak harga migas pasca perang Rusia-Ukraina.
“Harapannya perubahan-perubahan tersebut tidak berdampak negatif bagi masyarakat. Karena ketersediaan BBM dalam keadaan cukup, aman dan terkendali,” kata anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto di Jakarta, Kamis (14/4).
Untuk itu, dia mendesak Menteri ESDM, BPH Migas dan Pertamina, untuk meningkatan pengawasan dan pengendalian solar bersubsidi. Hal itu agar terdistribusi tepat sasaran.
“Salah satu kesimpulan dalam rapat kerja antara Komisi VII dengan Menteri ESDM salah satunya adalah adalah kesepakatan untuk menambah kuota solar, Pertalite dan minyak tanah melalui revisi APBN 2022,” ujarnya.
Khusus untuk perubahan kuota solar dan minyak tanah, yang merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah. Maka perlu pembahasan lanjut antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.
“Berbagai langkah efektif harus betul-betul digencarkan. Hal itu agar BBM solar ini tidak menyimpang, terutama kepada kendaraan pertambangan, perkebunan sawit, termasuk juga untuk mobil mewah,” tandasnya.
Dikatakan, uang negara yang terbatas - termasuk untuk penambahan kuota BBM - tentunya harus diimbangi dengan pengawasan yang baik oleh pemerintah. Hal itu agar BBM bersubsidi tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang berhak.
“Tentunya, kuota BBM bersubsidi ini tidak dapat ditambah-tambah lagi. Bisa jebol keuangan negara kalau kuota BBM bersubsidi bertambah lagi,” tegasnya.
Dalam kesimpulan raker, disepakati untuk menambah kuota Pertalite sebesar 5.45 juta kiloliter, hingga menjadi 28,50 juta kilo liter. Kuota solar ditambah sebanyak 2,29 juta kiloliter, hingga menjadi 17,39 juta kiloliter.
“Sedangkan kuota minyak tanah ditambah sebanyak 0,10 juta kilo liter, hingga menjadi 0,58 juta kiloliter,” tukasnya.