Berdasar survei Kementerian Perhubungan, terdapat 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan pemudik ke kampung halaman.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Bagian Pemberitaan MPR RI)
“Kami meminta Kemenhub bersama, Direktorat Lalu Lintas Polri dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kemenhub, untuk mengantisipasi sedini mungkin potensi kemacetan parah saat periode mudik Lebaran,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Rabu (20/4).
Yakni dengan menyusun strategi pengaturan arus mudik. Antara lain rekayasa lalu lintas mulai dari pemberlakuan ganjil-genap, pemberlakuan satu arah/one way, hingga larangan bagi truk masuk jalan tol.
“Kami meminta institusi terkait secara bersama memantau arus mudik. Termasuk juga melakukan pengaturan lalu lintas, khususnya di sejumlah titik rawan kemacetan seperti pintu masuk-keluar tol, rest area, pasar, maupun pom bensin,” ujarnya.
Hal itu mengingat titik-titik tersebut dapat menghambat pergerakan laju kendaraan arus mudik. Terutama bila tidak diatur dengan skema yang baik.
“Kami juga meminta pemerintah daerah dapat mengkordinir kesiapan yang dibutuhkan. Sekaligus menyiapkan skema yang tepat dalam mengantisipasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan,” tandasnya.
Sehingga, perjalanan pemudik dapat terjamin aman dan lancar. Dia juga meminta komitmen pemerintah memastikan kesiapan di setiap ruas jalan tol maupun non tol.
“Hal itu agar mudik Idul Fitri 2022 tidak mengalami kendala yang berarti, seperti pengerjaan konstruksi jalan yang akan berdampak pada kemacetan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, dia mengimbau masyarakat - khususnya yang akan melakukan perjalanan mudik - untuk dapat mengatur waktu perjalanan. Yakni dengan tetap menyesuaikan jadwal libur dari tempat kerja.
“Agar tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas, akibat melakukan perjalanan pada waktu yang bersamaan,” tukasnya.
