Amerika Serikat dinilai sedang mencari-cari cela dan kesalahan Indonesia, dengan logika Hak Azasi Manusia (HAM).
Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Khususnya sebagai negara yang kerap mendukung aktivitas militer Israel ke Palestina. Dunia juga telah memahami secara baik tentang logika dan standar ganda atas prinsip HAM AS, yang mengaku sebagai para pejuang HAM,” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin di Jakarta, Senin (18/4).
Dimana AS berpura-pura buta dan merasa benar dengan agresi militer Israel al Aqsha, yang justru menggunakan perlengkapan perang bantuan AS. Pentagon juga dinilainya sedang cemburu dengan gestur diplomatik Indonesia, yang baik-baik saja bersama Rusia.
“Termasuk dengan melejitnya popularitas Presiden Rusia Vladimir Putin di jagat maya publik Indonesia saat ini. Terutama ketika dikaitkan dengan posisi Indonesia sebagai Presidensi G20,” ujarnya.
Sehingga, terlalu jauh bagi AS untuk memperkeruh suasana sosial politik Indonesia, dengan mengungkap hal yang telah selesai dibicarakan di internal Indonesia. Sebab, publik Indonesia tidak akan terpengaruh dengan pendekatan politik yang memecah belah seperti itu.
“Karena itu, saya meminta masyarakat Indonesia untuk tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan propaganda asing. Apalagi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial bangsa,” tandasnya.
Dia mengatakan, bangsa Indonesia sudah terlalu kuat dan maju untuk diadu domba. Seperti diketahui, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat membahas sentimen anti-Semit alias kebencian terhadap Yahudi di Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam laporan tahunannya mengenai praktik HAM di negara-negara sahabat. Laporan Praktik HAM di Indonesia 2021 yang baru dirilis Deplu AS pada 12 April lalu, kini tengah disorot.
Karena isinya mengenai aplikasi pelacakan Covid-19 yakni PeduliLindungi. Namun, dokumen setebal 60 halaman itu berisi banyak laporan lain seputar HAM di Indonesia. Mulai dari kebebasan berpendapat, diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ, perlindungan tenaga kerja, hingga pemberantasan korupsi.
