Pemerintah Indonesia diminta jangan terpengaruh dengan tekanan Amerika Serikat dan sekutunya.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin. (Foto: Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Selain itu, kami meminta pemerintah untuk memastikan tidak menunda pelaksanaan G20. Ancaman untuk absen, bisa dimaknai sebagai sikap tidak menghormati Indonesia sebagai Presidensi G20,” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin di Jakarta, Kamis (7/4).
Menurutnya, sebagai tuan rumah yang baik, Indonesia berkewajiban untuk mengundang dan kemudian memuliakan semua tamunya pada forum G20. Dia mengakui, terdapat resistensi politik beberapa negara terhadap Rusia.
“Me-manage konflik kepentingan antarnegara yang saat ini tengah berkonfrontasi, akan menjadi ujian diplomasi yang sangat menentukan bagi Indonesia. Kesuksesan G20 kali ini bisa menjadi akhir dari serangkaian konflik politik dan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina beserta NATO,” ujarnya.
Dia menambahkan, posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sangat penting dalam meyakinkan kekuatan politik dunia. Khususnya untuk mendorong keterlibatan dunia serta mengurangi ketegangan dan de-eskalasi situasi geopolitik saat ini.
“Menghentikan semua aktivitas militer dan mengedepankan upaya diplomasi, merupakan dukungan paling penting bagi proses pemulihan ekonomi global yang menjadi agenda utama G20,” tandasnya.
Untuk mewujudkan tema besar ‘Recover Together, Recover Stronger’ disyaratkan adanya kebesaran jiwa semua pemimpin negara-negara G20. Karenanya, sangat penting untuk ditegaskan bahwa Indonesia dan G20 sampai kapan pun tidak terkait dengan konflik dan kepentingan politik manapun.
“Menolak hadir dalam forum G20 adalah sentimen negatif, yang dapat membubarkan forum yang strategis ini,” tegasnya.
Seperti diketahui, Menteri Keuangan AS Janet Yellen bersikeras bahwa Rusia harus dikeluarkan dari forum Kelompok 20 ekonomi utama. AS pun mengaku akan memboikot sejumlah pertemuan G20 jika pejabat Rusia muncul.
