Pemilik dan pengelola lokapasar atau e-commerce, diminta untuk mendorong peningkatan transaksi pelaku usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di platform digital.
Forum Ekonomi Digital IV: Platform Digital Marketplace di Jakarta, Senin (4/4). (Foto: Biro Humas Kementerian Kominfo)
“Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan momentum pascapandemi untuk mendorong percepatan transformasi digital,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Forum Ekonomi Digital IV: Platform Digital Marketplace di Jakarta, Senin (4/4).
Menurutnya, melalui forum tersebut diharapkan beberapa masukan kebijakan pada level nasional mengenai peningkatan aktivitas UMKM dan penggunaan produk dalam negeri. Termasuk kewajiban kementerian dan lembaga melakukan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri.
“Melalui forum ini, saya mengajak semua pihak menyamakan berbagai pandangan. Yakni dalam rangka peningkatan tranksaksi penjualan UMKM dalam platform lokapasar,” ujarnya.
Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo menargetkan 20 juta UMKM bisa tembus pasar lokal. Pada masa pandemi Covid-19, sudah tercatat ada 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital.
“Capaian ini belum cukup dan harus ditingkatkan. Target tahun 2023, 24 juta UMKM masuk marketplace dan 30 juta di tahun 2024. Pemerintah telah berusaha melibatkan UMKM masuk ke dalam skema pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tandasnya.
Bersaing
Presiden juga telah menyampaikan hal itu kepada menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan Dirut BUMN di Bali bulan lalu. Lewat aksi afirmasi dan peningkatan pengunaan produk dalam negeri, pemerintah mendorong pemakaian produk dalam negeri agar bisa bersaing.
“Presiden menyampaikan bahwa di tahun ini, ditargetkan 1 juta UMKM masuk ke e-katalog dan dapat dilaksanakan dengan tuntas. Bahwa anggaran di APBN, APBD, anggaran di BUMN, semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Utamanya yang diproduksi oleh UMKM,” tegasnya.
Berdasar hasil studi berbagai lembaga kajian dan penelitian pada tahun 2021, produk impor yang dijual melalui platform e-commerce masih sangat dominan. Diperkirakan porsi produk impor yang dijual bisa mencapai 90 persen.
“Sehingga perlu ada kerjasama kementerian/lembaga dengan pelaku marketplace. Hal itu untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dalam marketplace,” ucapnya.
