Masyarakat yang senang dengan deklarasi Joko Widodo tiga periode, cenderung turun dari 28 persen menjadi 23 persen.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Berdasarkan analisa big data DPD RI, hanya pada posisi 23 persen dari sebelumnya 28 persen untuk isu yang sama,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Jakarta, Minggu (3/4).
Sehingga menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diingatkan untuk tidak meneruskan polemik penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Sebab, polemik tersebut bisa memicu kemarahan publik. Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini,” ujarnya.
Menurutnya, selain melanggar aturan bernegara, polemik tersebut juga membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika hal itu diteruskan.
“Di saat bersamaan, sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi. Dari pantauan big data, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 KG meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10 persen,” tandasnya.
Karenanya, dia menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi tiga periode. Ditambahkan, pada Maret lalu dirinya sudah mengingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan Pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik.
“Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8 persen. Saat ini, skor marah publik meningkat menjadi 12 persen,” tegasnya.
Jika skor potensi kemarahan publik terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas. Apalagi, mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan.
“Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas,” tukasnya.
