Sikap publik dinilai cenderung menghakimi IDI yang baru saja memberhentikan dr Terawan Agus Putranto.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin. (Foto: Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Hal itu mengingat sikap publik, yang cenderung menghakimi lembaga yang baru saja memberhentikan dr Terawan Agus Putranto secara tidak proporsional,” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin di Jakarta, Minggu (3/4).
Publik juga diminta tidak terlalu jauh terlibat dalam dinamika internal IDI. Yang mana secara khusus mengatur dan mengawasi prosedur dan kode etik profesi dokter.
“Publik perlu menghormati dan memberikan dukungan moral kepada semua organisasi profesi yang telah berkontribusi besar. Khususnya dalam proses pembangunan bangsa,” ujarnya.
Dikatakan, selain berkomitmen dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etik, IDI tentu memiliki pertimbangan ilmiah. Terutama dalam memutuskan suatu kebijakan internal terkait kode etik profesi anggotanya.
“Sebagai masyarakat yang dalam kesehariannya sangat membutuhkan pelayanan dan konsultasi kesehatan dari para dokter, kita membutuhkan jaminan atas kebenaran praktek kedokteran yang berlaku umum. Selain itu ilmiah, sesuai dengan SOP medis dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Dia menambahkan, para dokter yang dalam profesinya sangat menentukan baik buruknya metode penyembuhan dan kondisi kesehatan masyarakat. Utamanya saat dan pasca pengobatan.
“Sehingga harus memiliki kesepakatan dan aturan main yang bersifat universal. IDI hadir sebagai institusi penjamin bagi kompetensi atau kapabilitas dan integritas seorang dokter dalam melayani pasien,” tegasnya.
Malpraktek
Selain itu, IDI diyakini memiliki kepekaan terhadap resiko keprofesian yang sangat presisi bagi para dokter. Sehingga masyarakat bisa terhindar dari malpraktek kesehatan dan dampak negatif lainnya dalam proses pengobatan.
“Terkait inovasi metode pengobatan yang dilakukan oleh dokter secara pribadi, tentu kami sangat menghargai karya dan inovasi beliau sebagai seorang dokter yang out of the box. Namun kedokteran adalah dunia ilmiah,” imbuhnya.
Dimana setiap kreasi medis harus terlebih dahulu dilakukan riset dan diakui secara umum oleh profesi dokter. Oleh karena itu, IDI patut menegakan kode etik profesi secara tegas kepada anggotanya yang dinilai kurang disiplin.
“Kami harap publik dan pemerintah tidak perlu terlalu jauh menghakimi pengurus IDI saat ini. Gugatan publik terhadap IDI tentu sangat tidak baik bagi psikologi dan kinerja para dokter,” ucapnya.
Khususnya di tengah situasi yang menuntut perhatian dan konsentrasi penuh para tenaga kesehatan saat ini. Apalagi, Indonesia baru saja kehilangan ratusan tenaga kesehatan.
“Mari kita dukung dan berikan apresiasi juga penghormatan terbaik kepada IDI dan para dokter se-Indonesia,” tukasnya.
Seperti diketahui, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) belum lama ini merekomendasikan pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI dalam Muktamar IDI ke-31 yang digelar di Banda Aceh pada Jumat (25/3) lalu. Ini bukan kali pertama MKEK menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Terawan.
Pada 2018 lalu, juga beredar surat keputusan pemecatan sementara. Hal itu karena Terawan dinilai menyalahi kode etik kedokteran melalui metode cuci otak yang dia lakukan.
