Pemerintah harus memastikan keamanan pasokan solar yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini.
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Biro Pemberitaan DPR RI)
“Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadhan. Krisis solar yang terjadi harus segera diatasi. Pemerintah harus bisa pastikan keamanan pasokan solar, agar tidak mengganggu distribusi pengangkutan logistik,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Selasa (30/3).
Menurutnya, kelangkaan solar bersubsidi diketahui memicu permasalahan berantai di berbagai daerah. Tak hanya mengganggu distribusi logistik, kondisi tersebut juga menimbulkan kerugian bagi petani akibat hasil tanamnya kesulitan didistribusikan dampak kelangkaan solar bersubsidi.
Akhirnya banyak hasil pertanian yang tak bisa terjual dan mempengaruhi harga beberapa komoditas di pasaran, khususnya cabai dan sayuran. Kelangkaan solar bersubsidi pun berpengaruh terhadap produktivitas nelayan.
“Sejalan dengan rapat antara Komisi VII DPR dan pemerintah, kami meminta agar ada penambahan kuota solar bersubsidi. Sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.
Dia memahami adanya pengurangan kuota solar bersubsidi tahun ini akibat pandemi Covid-19. Namun dia juga mengingatkan pemerintah mengenai peningkatan permintaan solar menyusul faktor pemulihan ekonomi.
“Kondisi ini harus menjadi pertimbangan pemerintah. Krisis solar bersubsidi akan berdampak luas jika tak cepat ditangani, khususnya jelang bulan Ramadhan,” tandasnya.
Pengawasan
Dia juga menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi. Karenanya, kebocoran dan penyalahgunaan peruntukkan biosolar bersubsidi harus dihindari.
“Pengawasan penyaluran solar harus maksimal. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses distribusi minyak bersubsidi,” tegasnya.
Dia mengingatkan, penyaluran solar bersubsidi harus tepat sasaran. Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi, agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkan.
“Dari beberapa laporan, solar bersubsidi belakangan banyak digunakan oleh sektor-sektor industri yang tidak masuk daftar pengguna yang berhak mengonsumsi jenis minyak tersebut. Penyalahgunaan dan kebocoran solar bersubsidi tidak boleh terulang kembali,” ucapnya.
Jangan sampai pula kuota biosolar subsidi yang ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berhak mengonsumsi. Dikatakan, krisis solar bersubsisi bisa mempengaruhi pemulihan ekonomi apabila tak segera diatasi.
“Kuncinya adalah ketat dalam pengawasan distribusi biosolar sehingga kuota solar bersubsidi bisa tepat sasaran,” tukasnya.
