Pemerintah Tutup Ratusan Situs Film Ilegal di Internet

"Artinya, semakin marak atau semakin banyak situs nonton film ilegal yang ditutup," kata Syarifuddin seperti dilansir dari tribunnews.

Ia menilai film adalah karya dari manusia dan sudah pasti memiliki hak cipta. Di dalam hak cipta tersebut terdapat hak ekonomi dan moral.

Kata dia, yang paling banyak bermasalah adalah hak ekonominya. Karena hak ekonomi berkaitan langsung dengan adalah pemegang hak cipta atas film yang diproduksinya.

Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perfilman Indonesia Tito Imanda mengatakan, dalam pembuatan satu film layar lebar atau film panjang yang berkualitas paling tidak menghabiskan Rp 8 miliar.

Ia mencontohkan, kalau harga tiket nonton di bioskop senilai Rp 45 ribu, maka sebanyak Rp 5 ribu akan digunakan untuk pajak. Sisanya, sebanyak Rp 40 ribu dibagi dua antara produser dan pihak bioskop

Dengan menonton melalui jalur yang ilegal, berarti sedang menambah kemungkinan bahwa film-film Indonesia berikutnya semakin tidak bagus. Lama-lama kualitas film Indonesia akan turun lagi. Jadi yang rugi kita sendiri sebagai penonton, bukan hanya industrinya," kata Tito.