Untuk mewujudkan visi misi negara, dibutuhkan suatu peta jalan (road map). Dimana hal itu akan memberi arah dan panduan dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Bagian Pemberitaan MPR RI)
“Puncak peradaban dunia, kesuksesan dan kemajuan suatu bangsa, tidak terlahir secara instan dan serta merta. Tetapi, membutuhkan proses pembangunan berkesinambungan, yang dilaksanakan secara kontinyu, konsisten dan penuh komitmen,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Rabu (23/3).
Menurutnya, kehadiran peta jalan atau haluan negara sebagai pemandu arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang, adalah sebuah keniscayaan. Sehingga arah bagi pelaksanaan pembangunan menyeluruh, terarah, terpadu dan berkelanjutan.
“Wacana menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara (PPHN) model GBHN bukanlah inisiatif yang serta merta dari MPR Periode 2019-2024. Gagasan ini telah mengemuka sejak dua periode masa jabatan MPR, yaitu periode 2009-2014 dan periode 2014-2019,” ujarnya.
Hasilnya ditetapkan Keputusan MPR Nomor 4/MPR /2014. Yang mana mengamanatkan terwujudnya kesatuan sistem berkesinambungan dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.
“Kedua, Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 yang mengamanatkan dilakukannya pengkajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Termasuk membangun konsensus politik dalam penetapan bentuk hukumnya,” tandasnya.
Dikatakan, urgensi mengenai pentingnya haluan negara sebagai peta jalan pembangunan nasional, telah mengerucut pada kesepahaman bersama. Pembahasan yang masih mewarnai ruang diskusi publik adalah mengenai materi dan bentuk hukum PPHN tersebut.
“Serta berbagai implikasi yang akan ditimbulkan. Dinamika politik menjelang penyelenggaraan agenda besar nasional tahun 2024, Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak, memang menjadi salah satu faktor yang menentukan ritme dan arah diskursus dalam pembahasan PPHN,” tegasnya.
