PPHN Perlu Dirumuskan untuk Jamin Kesinambungan Pembangunan Nasional
wowsiap.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, kehidupan kebangsaan akhir-akhir ini telah menghadirkan diskursus publik mengenai urgensi dihadirkannya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dimana PPHN akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pe
wowsiap.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, kehidupan kebangsaan akhir-akhir ini telah menghadirkan diskursus publik mengenai urgensi dihadirkannya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dimana PPHN akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pe
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Focus Group Discussion MPR RI bertema Revitalisasi Lembaga MPR.
wowsiap.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, kehidupan kebangsaan akhir-akhir ini telah menghadirkan diskursus publik mengenai urgensi dihadirkannya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dimana PPHN akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan.
“Pada prinsipnya, PPHN perlu dirumuskan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta menghindarkan potensi pemborosan atau inefisiensi pengelolaan anggaran negara, yang disebabkan adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan,” katanya di Media Center MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/10).
Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion MPR RI bertema ‘Revitalisasi Lembaga MPR.’ Menurutnya, kehadiran PPHN meniscayakan bahwa visi kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, adalah sesuatu yang harus diperjuangkan.
Sedangkan sarana untuk memperjuangkannya adalah melalui pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan pedoman atau haluan, agar seluruh pemangku kepentingan mempunyai persepsi dan perspektif yang sama.
Kesamaaan pandangan ini penting, mengingat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang luar biasa dari berbagai sudut pandang. Termasuk di dalamnya pandangan politik. Dengan segala capaian yang telah diraih selama ini, perlu menyadari bahwa usaha pembangunan sungguh merupakan perjalanan panjang dan terjal.
“Dalam melintasi medan pembangunan yang panjang dan terjal itu, kita perlu menjaga kesinambungan pembangunan berlandaskan visi konstitusi. Hal itu memberi prinsip dan haluan direktif berjangka panjang, tanpa harus kehilangan fleksibilitas untuk dapat merespon ancaman dan perkembangan yang terus berubah,” ucapnya.