Pembahasan kedaulatan digital menjadi fase ketiga dalam perjuangan Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3). (Foto: Biro Humas Kementerian Kominfo)
“Sehingga kita perlu mempersiapkannya secara benar dan melalui negosiasi dan pembicaraan antarlintas kepentingan. Baik dalam negeri dan internasional antarbangsa, di antara penyelenggara negara maupun pelaku usaha di dunia,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3).
Menurutnya, fase pertama perjuangan Indonesia adalah dekolonialisasi untuk membebaskan bangsa dari koloni Barat. Sedangkan fase kedua dimulai saat perjuangan Indonesia untuk menjadi negara kepulauan.
“Oleh karena itu, pemerintah berusaha memperjuangkan kedaulatan digital. Dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Kominfo sebagai pengampu Digital Economy Working Group (DEWG), terus mengupayakan reposisi negara berkaitan dengan arus data lintas batas negara,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong empat prinsip utama, yang meliputi keabsahan, keadilan, transparansi dan timbal balik. Dikatakan, isu cross border data flow dan data free flow with trust terjadi dinamika pembahasan yang signifikan.
“Hal itu terjadi karena perbedaan pandangan antara kebutuhan tata kelola data antar negara, yang mendorong diskusi tata kelola data secara praktis. Serta negara yang memprioritaskan pembahasan di tataran konseptual dan fundamental,” tandasnya.
Dikatakan, pembahasan arus data lintas negara sudah dimulai dalam pembahasan Presidensi G20 di Jepang, Saudi Arabia dan Italia. Saat ini, Presidensi G20 Indonesia adalah pembahasan yang keempat.
“Kita harus bergerak maju dari tahap yang satu ke tahap yang lain. Usulan Indonesia dalam menegakkan empat prinsip tata kelola atau lintas negara mendorong dinamika dalam Forum G20,” tegasnya.
Mendukung
Dikatakan, ada beberapa negara dan lembaga internasional yang mendukung posisi Indonesia. Namun ada juga negara-negara dengan keras menentang prinsip yang diusulkan, terutama terkait reciprocity atau timbal balik.
“Nantinya, pembahasan lebih lanjut akan berlangsung pada rangkaian DEWG dengan agenda lengkap. Rangkaian kegiatan DEWG mengenai pembahasan arus data lintas batas negara, akan menjadi agenda penting yang bermuara pada Deklarasi Menteri Digital dalam pertemuan pada tanggal 1-2 September mendatang,” jelasnya.
Adapun Digital Minister Meeting akan menghasilkan Dekalarasi para Menteri Digital G20. Sekaligus sebagai masukan berharga untuk Leader Summit atau pertemuan antara pemimpin negara-negara G20 di bulan November nanti.
“Melalui Presidensi G20 Indonesia, pemerintah mengangkat tiga agenda prioritas. Yakni arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital dan transisi energi berkelanjutan,” ucapnya.
Dikatakan, DEWG merupakan working grup di bidang digital untuk pertama kalinya dilaksanakan di G20 Summit. Sebelumnya, DEWG sendiri dikenal sebagai Digital Economy Task Force (DETF).
“Elevasinya dilakukan pada saat Presidensi G20 tahun lalu di Italia. Sehingga DEWG adalah pertama kali dilakukan di Indonesia. Ada 12 working group dan 10 engagement group,” tuturnya.
