Kristalisasi kediktatoran konstitusional dinilai sebagai akar masalah besar bangsa.
Para narasumber dalam Dialog Kebangsaan bertema Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa, Senin (14/3). (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Istilah kediktatoran konstitusional paralel dengan sentralisme demokrasi. Di mana, proses pengambilan keputusan strategis - termasuk dalam penyusunan undang-undang - banyak tak memenuhi persyaratan,” kata Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Din Syamsuddin di Ruang Sriwijaya Gedung B Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/3).
Hal itu disampaikannya dalam Dialog Kebangsaan Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa. Menurutnya, bangsa Indonesia tengah didera masalah yang tidak sekadar masalah, namun sangat kompleks dan complicated.
“Di berbagai platform media sosial, banyak masyarakat yang sudah mengutarakan sejumlah persoalan secara mikro strategis. Tapi saya ingin mengangkat dan melihatnya dalam konteks makro strategis,” ujarnya.
Antara lain gejala perpecahan di tubuh bangsa dan ada gelagat perpecahan bangsa secara sengaja dalam sebuah rekayasa sosial politik. Yang mungkin tidak disengaja atau disengaja.
“Dia hanya memimpin untuk dirinya sendiri dan untuk kelompoknya sendiri. Terjadi politik mengenyahkan, apalagi kaum kritis. Ini sangat berbahaya bagi bangsa majemuk,” tandasnya.
Khianat
Sementara Guru Besar Ilmu Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro Suteki menegaskan, akar masalah dari segala persoalan bangsa lantaran para pemimpin negeri khianat terhadap ideologi negara.
“Akar dari semua masalah ini karena kita khianat dari ideologi. Indonesia itu tempat lahirnya peradaban dunia yang disebut Nusantara,” tegasnya. Padahal, Indonesia tak kekurangan cerdik pandai untuk dapat mengarahkan jalannya pemerintahan ke arah yang dicita-citakan.
Namun, yang terjadi justru para pemimpin negeri minim komitmen. Utamanya dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai ideologi. “Kita lebih menjadi politikus, miskin negarawan. Politisi itu mengedepankan kepentingan pragmatis lima tahunan, negarawan memikirkan bangsa dan masa depan,” imbuhnya.
Dikatakannya, dalam konstitusi tak ada sama sekali diksi tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. “Loh, sekarang kok pemilu mau ditunda. Kalau pemilu ditunda, artinya ada perpanjangan masa jabatan presiden. Saya kira, solusi atas seluruh masalah bangsa adalah kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila,” tukasnya.
