Hegemoni partai politik begitu besar, membuat arah perjalanan bangsa bisa ditentukan cukup dengan kekompakan parpol saja.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Salah satu contoh terbaru adalah tentang wacana penundaan Pemilihan Umum 2024. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar pada Selasa (8/3) lalu, mengatakan, kalau partai kompak, Presiden Joko Widodo pasti setuju,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kepada wowsiap.com di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2022).
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam Dialog Kebangsaan DPD RI bertema Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa. Menurutnya, perubahan mendasar arah bangsa ini telah didisain sedemikian rupa.
“Agar bangsa ini menjadi bangsa lain. Bangsa yang tercerabut dari watak dasar dan watak asli atau DNA asli denyut nadi kehidupannya, demi menjadi bangsa yang dianggap demokratis dalam ukuran kaca mata Barat,” ujarnya.
Dikatakan, hasil amandemen konstitusi 20 tahun silam yang paling mencolok dan dapat dirasakan adalah hegemoni parpol yang begitu kuat mencengkeram negeri ini. Sehingga, elemen-elemen non-partisan termasuk unsur golongan - golongan sebagai bagian dari pemilik kedaulatan, telah kehilangan perannya.
“Bahkan DPD RI sebagai bagian dari wakil daerah, juga tidak memiliki kewenangan yang kuat dalam konstitusi. Sekarang hanya parpol yang menentukan arah perjalanan bangsa ini,” tandasnya.
Ambang Batas
Selain itu, hanya parpol yang bisa mengajukan dan menentukan calon presiden yang harus dipilih oleh rakyat. Parpol juga bersepakat membuat aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, meskipun semua pakar dan ahli tata negara mengatakan hal itu lebih banyak mudarat-nya ketimbang manfaatnya.
“Bahkan memecah bangsa dalam polarisasi yang tajam. Tetapi semua berlalu dan tetap berjalan. Parpol melalui fraksi di DPR juga yang membentuk Undang-Undang bersama pemerintah, yang hasilnya mengikat seluruh warga negara untuk tunduk dan menjalankan,” tegasnya.
Ketika mayoritas parpol yang sekarang ada berkoalisi dengan pemerintah, maka bisa disaksikan dan dirasakan apa yang terjadi belakangan ini. Semua seperti berjalan suka-suka. Aturan yang tidak sesuai, diganti begitu saja secepat kilat.
“Undang-Undang dikebut cepat untuk disahkan, tidak peduli meskipun masyarakat menolak. Amandemen 2002 telah memberi peluang bagi persoalan kenegaraan dan persoalan kebangsaan. Karena sering kali saya sampaikan bahwa Amandemen 2002 adalah sebuah kecelakaan akibat kebut-kebutan tanpa rem,” tukasnya.
