Penggunaan siaran TV analog ternyata memakan banyak ruang frekuensi. Sehingga dengan beralihnya siaran analog ke digital, maka akan ada penghematan ruang frekuensi.
Staf Khusus Menkominfo Bidang Komunikasi Politik Philip Gobang. (Foto: Biro Humas Kementerian Kominfo)
“Dengan penghematan seperti itu, maka ada ruang terbuka frekuensi yang bisa digunakan untuk pemanfaatan internet secara lebih luas,” kata Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi Politik Philip Gobang, Kamis (10/3).
Menurutnya, selama ini masyarakat di banyak tempat mengalami internet yang belum stabil dan masih timbul tenggelam. Maka dengan beralih ke TV digital, ada ruang terbuka yang bisa digunakan untuk akses internet yang lebih luas.
“Dalam jangka panjang, untuk konversi ke teknologi yang lebih tinggi. Kemudian, yang paling cepat langsung dirasakan oleh masyarakat adalah kita bisa menonton siaran TV digital dengan gambar yang lebih bersih, suara lebih jernih dan teknologi yang lebih canggih, yaitu 5G,” ujarnya.
Sejatinya, kata dia, pemerintah telah merencanakan migrasi siaran TV analog ke digital sejak beberapa tahun lalu. Yakni melalui menyiapkan regulasi yang komprehensif. Namun karena migrasi TV analog ke digital adalah program besar, maka diperlukan payung hukum yang mengaturnya.
“Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 60A terkait pos, telekomunikasi dan penyiaran, menjadi kekuatan hukum dimulainya program analog switch off (ASO),” tandasnya.
Sejak ditandatanganinya UU tersebut pada 2 November 2020, maka proses migrasi dari TV analog ke digital mulai berlangsung. Adapun batas akhir migrasi tersebut adalah pada 2 November 2022.
