Sikap Indonesia yang ikut mengecam serangan Rusia terhadap Ukraina, disarankan dianulir. Apalagi, posisi Indonesia sebagai negara non blok.
Tangkapan layar diskusi Gelora Talk bertema Membaca Akhir Konflik Rusia vs Ukraina dan Bagaimana Posisi Indonesia, Rabu (9/3). (Foto: Sakti)
“Bila Indonesia masih dalam posisi Non-Aligned Movement, seharusnya memilih abstain,” kata pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini dalam diskusi Gelora Talk bertema Membaca Akhir Konflik Rusia vs Ukraina dan Bagaimana Posisi Indonesia, Rabu (9/3).
Menurutnya, Indonesia harus mampu tampil secara diplomatik, seperti yang dulu dilakukan oleh Presiden Soekarno. Dimana Bung Karno mendirikan Gerakan Non Blok untuk melawan kekuatan besar politik dunia, yang membuat dunia tidak seimbang.
“Bung Karno juga pernah berucap bahwa PBB harus adil. Karena bila tidak, maka seluruh dunia akan ikut menderita, akibat pendudukan, campur tangan dan hegemoni negara lain,” ujarnya.
Dikatakan, tidak masuknya Indonesia dari daftar unfriendly friend dari Rusia, hanya persoalan waktu. Terlebih, Rusia dekat dengan China, Korea Utara dan Iran. Selain itu, Rusia bisa mengakses pasar dunia melalui China.
“Kekuatan ekonomi Rusia dengan China jelas akan bergabung. Jadi, sebelum Indonesia mengambil sikap, apakah semua hal itu sudah terpikirkan sebelumnya? Saya rasa, keputusan Indonesia untuk ikut mengecam Rusia harus dianulir,” tandasnya.
Kegagalan
Sementara Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, perang terbuka antara Rusia dengan Ukraina bisa disebut sebagai bentuk kegagalan diplomasi negara-negara Barat. Dalam kasus tersebut, praktis hanya Jerman, Perancis dan Inggris yang melakukan komunikasi diplomatik dengan Rusia.
“Sementara bila melihat sikap AS, posisinya seolah menunggu saja dan lebih cenderung membiarkan perang itu terjadi. Indonesia bisa mendorong AS untuk memulai perundingan perdamaian,” tegasnya.
Selain itu, kata dia, Indonesia bisa menggaungkan perang yang terjadi, untuk mereformasi PBB secara menyeluruh. Dimana reformasi PBB sudah berulangkali disuarakan, namun hingga kini belum terjadi.
“Indonesia bisa menggunakan momentum ini, sehingga tidak hanya mengecam Rusia Namun pada saat bersamaan, Indonesia bisa melihat kemungkinan reformasi PBB. Karena banyak keputusan yang diambil, namun diveto oleh negara besar lainnya,” imbuhnya.
Adapun Duta Besar RI untuk Inggris 2016-2020 Rizal Sukma mengatakan, politik luar negeri bebas aktif bukan berarti netral dan juga bukan maupun tidak peduli. Karena harus mengacu pada kepentingan nasional Indonesia.
“Ini menjadi sangat penting, mengapa Indonesia tidak memihak kepada kekuatan besar dunia lainnya. Karena kepentingan strategis kita tetap. Meskipun China menjadi aktor yang sangat penting di kawasan, politik bebas aktif justru relevan dan Asia Tenggara bukan tempat bertarungnya negara-negara besar,” ucapnya.
Panjang
Sedangkan Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Mata menegaskan, konflik Rusia-Ukraina akan berjalan panjang. Selain itu, akan terus mengalami eskalasi dan bersifat terbuka.
“Salah satu yang akan terjadi dalam proses penataan ulang tata dunia baru adalah perang yang berlangsung akan membentuk aliansi-aliansi global baru. Proses pembentukan aliansi global baru itu sebenarnya sudah disaksikan sebelum perang terjadi,” tuturnya.
Artinya, AS sebagai kekuatan dunia juga tengah menata ulang kekuatan inti aliansinya secara global. Dimana Rusia juga turut membentuk kekuatan bersama aliansinya. Proses pembentukan aliansi baru ini masih belum jelas dan rapuh, sehingga sangat terbuka untuk semua kemungkinan.
“Persoalan Indonesia adalah akan mengalami kebakaran ekonomi yang sangat massif. Sehingga, Indonesia memerlukan pemadam kebakaran ekonomi. Kemudian, bisakah Indonesia merumuskan kepentingan nasional baru, di tengah tarik menarik pembentukan aliansi global baru,” tukasnya.
