Kelangkaan minyak goreng nampaknya belum akan segera berakhir.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (Foto: Biro Protokol dan Humas DPR RI)
“Pemerintah harus hadir memastikan domestic market obligation (DMO) CPO untuk industri minyak goreng nasional mengalir dengan baik,” kata Wakil Ketu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Mulyanto, Senin (7/3).
Menurutnya, ketersediaan CPO adalah masalah utama. Sebab bila produksi aman, tentunya perlahan tapi pasti distribusi juga akan aman. Sehingga bila memang dinilai perlu, dibentuk lembaga pengelola DMO CPO minyak goreng.
“Hal itu untuk memastikan aliran DMO CPO ini lancar dan sehat. Termasuk, secara akurat perlu dipertimbangkan apakah angka DMO sebesar 20 persen dari kuota ekspor sudah memadai pasca meletusnya perang Rusia-Ukraina,” ujarnya.
Dia juga meminta Menteri Perindustrian untuk buka suara dan bertindak mengatur industri minyak goreng. Sebab, selama ini Menteri Perindustrian terkesan pendiam soal minyak goreng.
“Padahal, masyarakat sudah lama teriak-teriak. Antar kementerian pemerintah juga nampak tidak kompak sebagai sebuah tim. Yang banyak bunyi dan obral janji-janji soal minyak goreng adalah Menteri Perdagangan,” tandasnya.
Karena itu, fraksinya mendesak pemerintah sebagai sebuah tim yang utuh, berkoordinasi secara intens dan komprehensif dari hulu hingga hilir. Sehingga soal kelangkaan minyak goreng segera diselesaikan.
“Jangan berhenti pada kebijakan di bagian hilir, sementara bagian hulunya tidak dibenahi. Kelangkaan ini sudah lewat satu bulan, apalagi sebentar lagi kita segera akan memasuki bulan Ramadhan,” tegasnya.
Apalagi, kata dia, sudah enam produsen minyak goreng tutup. Sehingga, pemerintah jangan menunggu lebih banyak produsen yang tutp. Sebab, kelangkaan minyak goreng akan semakin menggila.
