Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman rupanya telah melakukan pembicaraan per telpon dengan Menlu RI Retno Marsudi.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. (Foto: Istimewa)
“Juru Bicara Deplu AS Ned Price menyampaikan bahwa Sherman menyampaikan terima kasihnya kepada Retno, atas peran Indonesia menjadi ko-sponsor Resolusi MU PBB atas Rusia,” kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.
Dimana Sherman mengutuk serangan Rusia, yang direncanakan, tidak diprovokasi dan tidak berdasar terhadap Ukraina. Sehingga, menjadi pertanyaan apakah benar Indonesia tidak mengekor apa yang dikehendaki oleh AS.
“Ada tiga alasan mengapa pertanyaan demikian muncul. Pertama, Indonesia telah mengikuti langkah AS untuk menghakimi serangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, sebagai serangan yang salah dan patut dikutuk,” ujarnya.
Padahal, kata Hikmahanto, posisi Presiden Joko Widodo adalah hentikan perang, bukan mengutuk. Kedua, Indonesia berperan sebagai ko-sponsor dari Resolusi MU PBB, juga menjadi pertanyaan.
“Siapa yang sponsor utamanya? Jangan-jangan AS. Ketiga, bisa jadi utusan Indonesia sebagai ko-sponsor diberi kesempatan untuk memasukkan sejumlah kata. Namun apakah kata tersebut signifikan untuk mencerminkan arahan Presiden Joko Widodo,” tandasnya.
Memperkuat
Jangan-jangan, lanjutnya, kata yang disampaikan bersifat umum dengan mengutip kata yang ada dalam Piagam PBB. Atau jangan-jangan justru memperkuat Resolusi yang disponsori oleh AS.
“Bahkan dapat dipertanyakan, apakah dengan diakomodasinya sejumlah kata lalu Indonesia bersedia untuk melepaskan politik luar negeri bebas aktif? Dalam konflik Rusia dengan Ukraina, tidak seharusnya Indonesia menghakimi siapa yang salah dan siapa yang benar, atau apakah serangan yang dilakukan berlandaskan hukum internasional atau tidak,” tegasnya.
Sebagai negara yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif, kata dia, maka Indonesia seharusnya menjaga jarak yang sama antara para pihak yang bertikai.
“Indonesia tidak perlu terlibat dalam isu yang menjadi perbedaan. Indonesia seharusnya mengedepankan pengakhiran perang, perlindungan rakyat sipil dan perdamaian abadi,” tukasnya.
