Tolak PK Napi Koruptor, Penegakan Hukum Berada di Jalur yang Tepat

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menilai, penegakan hukum di Indonesia dinilai telah berada dalam jalur yang tepat. Dimana ketegasan Mahkamah Agung (MA) yang menolak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) para napi koruptor, bisa menjadi catatan berharg

Tolak PK Napi Koruptor, Penegakan Hukum Berada di Jalur yang Tepat

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menilai, penegakan hukum di Indonesia dinilai telah berada dalam jalur yang tepat. Dimana ketegasan Mahkamah Agung (MA) yang menolak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) para napi koruptor, bisa menjadi catatan berharg

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto: Koordinatoriat Wartawan Parlemen/Winarso)
wowsiap.com - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menilai, penegakan hukum di Indonesia dinilai telah berada dalam jalur yang tepat. Dimana ketegasan Mahkamah Agung (MA) yang menolak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) para napi koruptor, bisa menjadi catatan berharga bagi bangsa.

“Khususnya bagi lembaga penegakan hukum lainnya. Bagi saya, Ketua MA Muhammad Syarifuddin merupakan seorang hakim agung dan abdi negara sejati, yang paham dengan suasana kebatinan bangsa,” katanya, Sabtu (2/10).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menambahkan, pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, hukum ditegakkan secara bijaksana dan adil. Hal itu merupakan modal paling penting bagi kedaulatan dan keutuhan sebuah negara.

Menurut Sultan, pendekatan hukum yang tegas oleh Muhammad Syarifuddin sangat signifikan dan menjadi penyelamat wibawa negara. Sekaligus mempertegas posisi institusi kehakiman, yang tidak bisa didikte dan dipengaruhi oleh kekuatan politik manapun.

Proses pengadilan yang efektif dan mengedepankan hak azasi terdakwa dan narapidana, membutuhkan kekuatan figur dan pola kepemimpinan transformatif dari MA. Apalagi, publik tahu integritas hakim dalam beberpa tahun terakhir seringkali disorot. Hal itu karena mereka rentan dengan perilaku suap dan lain-lain.