Elit politik nasional diminta untuk tidak mempertontonkan sikap dan pernyataan politik, yang cenderung mereduksi nilai demokrasi.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Dorongan penundaan pemilu sama halnya dengan berupaya memperpanjang masa jabatan presiden, isu yang sejak awal ditentang oleh Presiden Joko Widodo. Itu akan berkonsekuensi serius pada stabilitas sosial politik bangsa,” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
Dia mengakui, banyak kepentingan yang memanfaatkan wacana politik yang inkonstitusional ini. Baik secara politik maupun ekonomi. “Saya kira, hasil survei termutakhir Litbang Kompas patut untuk kita salahkan,” ujarnya.
Sebab, hasil survei tersebut sedikit banyak bertanggungjawab atas motivasi elit parpol yang dinilainya belum diuntungkan secara politik, untuk mendorong wacana penundaan pemilu. Hal itu juga menyebabkan elit parpol mulai melakukan hitung-hitungan politik secara realistis.
“Meskipun kepuasan publik terhadap kinerja presiden cukup tinggi, tapi itu bukan alasan untuk menabrak rambu-rambu konstitusi yang ada. Apalagi jika itu diminta oleh segelintir masyarakat,” tandasnya.
Karenanya, dia mengaku prihatin dengan suasana politik yang pragmatis. Dia juga mendorong para elit parpol untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik dan maksimal pada jabatannya masing-masing.
“Masyarakat sedang kesulitan dengan kelangkaan bahan pangan dan kebutuhan hidup lainnya. Situasi nasional masih kondusif dan tidak terdapat keadaan darurat yang memaksa kita untuk menunda semua agenda politik strategis,” tegasnya.
