Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diharapkan dilakukan secara seksama. Salah satunya adalah pentingnya kualifikasi calon Kepala Badan Otorita IKN, yang punya tugas berat.
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Biro Protokol dan Humas DPR RI)
“Presiden harus cermat dalam memilih Kepala Otorita IKN sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Yakni untuk membangun IKN agar bisa mewujudkan konsep smart, green, sustainable dan beautiful city,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Rabu (23/2).
Dikatakan, berdasarkan UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN, Badan Otorita merupakan lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN baru di Kalimantan Timur. Badan Otorita IKN bertugas menetapkan peraturan penyelenggaraan daerah khusus Nusantara.
“Dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Kepala Badan Otorita IKN dan wakilnya dipilih langsung oleh presiden,” ujarnya. Menurutnya, Kepala Badan Otorita IKN harus menguasai perencanaan dan desain dari IKN baru.
Hal tersebut penting, agar Kepala Otorita dapat mengimplementasikan konsep dari IKN Nusantara dengan baik dan benar. Pimpinan daerah khusus IKN Nusantara juga harus memahami konsep pembangunan berkelanjutan.
“Apalagi proses pemindahan IKN membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Terlepas dari kualifikasi calon, ada aspek khusus yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan Kepala Badan Otorita IKN Nusantara,” tandasnya.
Kendati penunjukan Kepala Badan Otorita IKN adalah hak prerogatif presiden, pejabat yang dipilih harus mendapat kepercayaan publik.Kepercayaan publik ini adalah hal penting untuk menjalankan pemerintahan secara efektif.
“Sambil publik bersama DPR terus melakukan pengawasan terhadap semua proses pemindahan IKN demi tercapainya cita-cita mewujudkan ibu kota baru sesuai dengan amanat undang-undang,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan calon Kepala Badan Otorita IKN harus mampu menjawab harapan masyarakat. Tentunya sambil menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai yang sudah diamanatkan dalam UU IKN.
“Siapapun nantinya yang akan terpilih, beban yang cukup berat harus dijadikan sebagai acuan Kepala Badan Otorita dalam membangun dan memimpin IKN Nusantara sebaik-baiknya dan dengan penuh integritas,” tutup Puan.
