Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan, kerja pembangunan KLHK tahun 2021, menampilkan hasil yang menggembirakan.
Rapat Dengar Pendapat antara Komite II DPD RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan., Kamis (17/2) (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Yang didukung oleh penurunan laju deforestasi secara signifikan, termasuk kebakaran hutan dan produktivitas hutan,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komite II DPD RI secara daring, Kamis (17/2).
Menurutnya, capaian tersebut akan terus dilanjutkan pada tahun 2022. Yakni untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang semakin tangguh. Sedangkan Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai mengapresiasi kinerja KLHK atas capaian-capaian di tahun 2021 lalu.
“Dimana pada tahun 2021, luas areal terbakar jika dibandingkan pada tahun 2014 terjadi penurunan signifikan sebesar 87,06 persen. Kami mengapresiasi kinerja Menteri LHK, karena luas areal terbakar turun seluas 1.547.598 hektare dibandingkan tahun 2014,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, tidak terjadi asap lintas batas negara pada tahun 2020 dan 2021. Selain itu, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional tahun 2021 sebesar 71,41.
“Hal tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 68,96. Nilai IKLH tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebesar 1,14 poin dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 70,27. Nilai IKLH Tahun 2021 tersebut berada pada rentang baik,” tandasnya.
Komitmen
Yorrys juga menyinggung rangkaian forum COP-26 pada November 2021 di Glasgow. Dimana Presiden Joko Widodo pada saat itu telah menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target Nationally Determined Contribution di tahun 2030.
“Atas komitmen tersebut, maka kami memandang perlu untuk mendalami masalah perubahan iklim tersebut,” tegasnya. Sedangkan Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin berharap, Menteri LKH bisa memberikan perhatian khsusus bagi Polisi Hutan (Polhut).
Hal itu karena mereka memiliki tugas yang sangat berat. Dia mencontohkan, untuk di Lampung, satu orang Polhut harus mengamankan hutan seluas tiga ribu lebih hektare dan belum lagi konflik antara masyarakat dengan gajah.
“Memang harus ada perhatian khusus bagi Polhut, karena tugasnya sangat berat. Apalagi alat komunikasi, GPS dan lainnya sudah sangat tua. Mohon Bu Menteri bisa memperhatikan ini,” ucapnya.
Sedangkan anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Utara Stefanus BAN Liow juga berharap Polhut bisa diberikan perhatian lebih. Antara lain seperti diberikan diklat atau penunjang alat-alat yang memadai.
“Untuk menjaga hutan dari tahun ke tahun, kebutuhan Polhut harus diberikan diklat SDA. Karena tidak bisa dipungkiri, keterbatasan di daerah menyebabkan tugas Polhut tidak bisa terlaksanakan dengan baik,” tuturnya.
