Langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang menargetkan 10 ribu unit Pertashop di seluruh Indonesia, diyakini akan berdampak signifikan. Khususnya terhadap kelangsungan energi di daerah.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. (Foto: Biro Protokol dan Humas DPR RI)
“Sekaligus penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi rakyat, terutama di pedesaan. Jika target tersebut tercapai, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah,” kata anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, Selasa (15/2).
Oleh karenanya, dia mendukung langkah tersebut. Namun dia mengingatkan, penerima Pertashop harus benar-benar dipastikan adalah lembaga masyarakat dan bukan para pemilik modal besar.
“Selain mendekatkan pelayanan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di desa-desa, kehadiran Pertashop juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Perihal apakah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, konsepnya memang sebagai pendorong ekonomi rakyat,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, kehadiran Pertashop mendekatkan pelayanan keterjangkauan dan ketersediaan BBM kepada konsumen di desa-desa. Dia menambahkan, Komisi VI DPR RI selaku partner kerja Kementerian BUMN akan tetap melakukan evaluasi terkait penyaluran program Pertashop ini.
“Pertamina harus memastikan dan mengharmonisasikan hubungan antara pihak SPBU dan Pertashop. Sehingga, persaingan bisnis antar kedua pihak ini tidak terjadi. Sebab kalau tidak, akan ada persaingan bisnis yang tidak sehat dan bisa saja yang besar akan melahap yang kecil,” tandasnya.
Terpisah, Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Mudrajad Kuncoro menilai, kehadiran Pertashop mampu menyerap tenaga kerja masyarakat pedesaan. Hal itu bisa membantu memecahkan masalah pengangguran dalam jangka pendek, yakni dengan ditingkatkan sebaran dan jumlahnya.
“Karenanya, masyarakat yang ingin berbisnis Pertashop, harus diberikan kemudahan dalam hal perizinan membuka usaha tersebut. Selain perizinan dipermudah, saya mendorong kehadiran Pertashop merata di seluruh tanah air, terutama menjangkau daerah terpencil dan tertinggal,” tegasnya.
Terkonsentrasi
Dia menambahkan, saat ini Pertashop masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Padahal tujuannya pemerataan dan inklusif development, agar daerah-daerah yang tidak ada SPBU itu bisa dilayani oleh Pertashop.
“Maka dari itu, perlu kerjasama semua pihak untuk kelancaran proses Pertashop. Baik itu swasta, pemerintah desa atau pemilik lahan di daerah sekitar. Ini tidak mudah, sehingga dituntut peranan swasta untuk terlibat dalam hal itu,” imbuhnya.
Keterlibatan swasta bisa dalam bentuk investor, pemilik lahan, termasuk juga aparat di pedesaan yang ikut membantu mengamankan Pertashop. Selain itu, kehadiran Pertashop di basis massa NU ataupun Muhammadiyah, dapat menggandeng pondok pesantren.
“Perlu ada peran sekolah, ssekaligus juga untuk menumbuhkan studentpreneur dan santriperuener. Kehadiran Pertashop secara masif di lingkungan pesantren juga dapay untuk pemberdayakan ekonomi umat,” ucapnya
Dia juga mendorong Erick Thohir memperhatikan kalangan agama lain atau ormas selain NU dan Muhammadiyah di daerah yang memiliki mayoritas agama tertentu. Misalnya di daerah yang mayoritas Kristen, Katholik atau Budha dan Hindu, harus diberikan kesempatan yang sama.
