Petisi Penolakan IKN Bukti Lembaga Legislatif Tak Bisa Lagi Diandalkan

Munculnya petisi penolakan pemindahan ibukota negara (IKN) yang diinisiasi oleh beberapa tokoh nasional dan sudah ditandatangani oleh puluhan ribu masyarakat, menjadi bukti bahwa lembaga legislatif sudah tidak bisa diandalkan.

Petisi Penolakan IKN Bukti Lembaga Legislatif Tak Bisa Lagi Diandalkan

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)

Wowsiap.com - Munculnya petisi penolakan pemindahan ibukota negara (IKN) yang diinisiasi oleh beberapa tokoh nasional dan sudah ditandatangani oleh puluhan ribu masyarakat, menjadi bukti bahwa lembaga legislatif sudah tidak bisa diandalkan. Khususnya sebagai medium penampung aspirasi yang konstitusional.

“Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi pihak yang tidak setuju dengan sebuah kebijakan strategis negara untuk dikoreksi dan pemerintah pun berhak untuk mempertahankan argumentasi kebijakannya,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin, Kamis (10/2).

Sehingga menurutnya, sangat adil bagi pemerintah dan DPR untuk merespon petisi tersebut. Yakni dengan membuka ruang klarifikasi dan penjelasan kepada inisiator Petisi, yang notabene para cendikiawan.

“Yakni dengan argumentasi yang bisa diterima, sebelum UU IKN diberikan nomor dan kemudian diberlakukan. Petisi penolakan IKN tidak hanya berusaha menggalang dukungan dan simpati publik, namun juga berperan dalam mempengaruhi dan mengedukasi nalar publik,” ujarnya.

Dikatakan, hal itu merupakan pesan cinta kaum intelektual yang penting bagi pemimpin negara bangsa. Artinya, kata dia, masih ada perhatian sekaligus keprihatinan cendikiawan dan civil society terhadap kebijakan strategis pemerintah.

“Meski terdapat sumbatan aspirasi politik masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan. Hal ini diakibatkan oleh kelalaian lembaga legislatif dalam melibatkan masyarakat, khususnya cendikiawan pada setiap proses pembentukan produk UU,” tandasnya. 

Tidak Tuntas
Dia menambahkan, ada kecenderungan proses legislasi nasional semakin tidak melibatkan publik dan dibahas secara tidak tuntas oleh DPR dan DPD. Publik tidak lagi disuguhi dengan narasi perdebatan dan argumentasi rasional yang memuaskan di ruangan parlemen belakangan ini.

“Sehingga, kebijakan yang dihasilkan selalu menimbulkan celah atau kecacatan formil dan bahkan materil yang rentan digugat dan kemudian menuai penolakan publik. Ini tentu menjadi auto kritik bagi DPD RI, sebagai bagian dari lembaga legislatif,” tegasnya.

Dimana demokrasi harus diidentikkan dengan kualitas, bukan perbandingan kuantitas. Menurutnya, sudah seharusnya dibuka ruang perdebatan yang intelektual, pada setiap rumusan kebijakan, sebelum ditetapkan menjadi produk hukum.

Sebagai informasi, petisi menolak pembangunan IKN diunggah di laman change.org dengan tajuk ‘Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan Ibu Kota Negara.’ Adapun petisi tersebut diprakarsai oleh Narasi Institute dan diteken antara lain mantan Ketua KPK Busyro Muqodas, Sri Edi Swasono, Azyumardi Azra, Din Syamsuddin, Muhamad Said Didu, Faisal Basri, Ahmad Yani dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

petisi penolakan IKN rentan publik