Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meyakini partainya akan berhasil melenggang ke DPR pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 mendatang.
Tangkapan layar diskusi Gelora Talk bertema Pemilu 2024: Daulat Parpol vs Daulat Rakyat, Membedah Survei Nasional, Rabu (9/2). (Foto: Susilo)
“Gelora mengetahui bagaimana caranya menang dan tahu bagaimana cara curang. Sehingga kami tahu, apakah dalam pemilu mendatang dicurangi atau tidak. Yang jelas, kami tidak akan curang,” katanya dalam diskusi Gelora Talk bertema: Pemilu 2024: Daulat Parpol vs Daulat Rakyat, Membedah Survei Nasional, Rabu (9/2).
Menurutnya, partainya juga tidak ingin hanya sekedar hadir dan duduk di Senayan, tanpa memfasilitasi kehendak rakyat. Dimana rakyat tentu ingin pemilu membawa adanya perubahan.
“Karena pada dasarnya, pemilu adalah sarana untuk mengubah nasib rakyat. Bila rakyat difasilitasi dengan baik untuk memilih pemimpinnya, tentu hasilnya juga akan baik. Kami mengajak semua pihak untuk tidak monoton,” ujarnya.
Hal itu karena ada ‘jurang’ yang siap menerkam akibat tidak bisa membaca ‘jebakan’ demokrasi. Sebab, keliru bila menganggap bahwa pemilu adalah jaminan adanya demokrasi.
“Pemilu memang isyarat adanya demokrasi. Namun, pemilu juga sering melahirkan tirani dan otoritarianisme. Hal ini harus menjadi catatan penting kita semua,” tandasnya.
Tanda Tangan
Adapun anggota Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman mengatakan, dahulu bila ada yang ingin mencalonkan diri sebagai walikota/bupati, cukup mendapatkan tanda tangan dari ketua/sekretaris parpol di tingkat kabupaten/kota. Demikian pula bila ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, maka cukup mendapatkan tanda tangan ketua/sekretaris di tingkat provinsi.
“Justru di era sekarang harus mendapat persetujuan dari dewan pimpinan pusat parpol. Mudah-mudahan, Pemilu 2024 bisa menjadi sarana sebagaimana cita-cita besar bangsa untuk menuju negeri yang adil, makmur dan sejahtera,” tegasnya.
Sementara pimpinan Badan Pengawas Pemilu RI Rahmat Bagja menegaskan, untuk memperbaiki alur keinginan rakyat agar bisa terwakili saat calon anggota legislatif terpilih menjadi anggota DPR, perlu ditanyakan pada parpol peserta pemilu. Termasuk pada saat person yang diajukan oleh parpol, terpilih menjadi presiden maupun gubernur.
“Sehingga bagaimana parpol memperbaiki dirinya agar daulat rakyat tidak menjadi versus daulat parpol. Dan semoga pemilu tidak menjadi pesta elit yang kemudian hanya menjadi stempel elit. Semoga ada perbaikan yang dilakukan oleh parpol,” tuturnya.
Sedangkan Direktur Research TRUST Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, partai oposisi perlu menunjukkan sikapnya. Sehingga publik mengetahui ketegasan, dimana sebenarnya posisi mereka.
“Apakah berada dalam barisan parpol koalisi atau oposisi. Jadi, parpol yang akan bertarung dalam 2024 tinggal memilih saja. Untuk mempertegasnya, diperlukan survei karena hal itu sangat berguna dan penting dalam dunia politik,” tukasnya.
