Jurnalisme di tanah air tidak boleh terjebak pada jurnalisme clickbait. Meskipun di tengah persaingan ketat seiring banjirnya perusahaan media online.
Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. (Foto: Biro Protokol dan Humas DPR RI)
Menurutnya, jurnalisme clickbait ini terkadang melakukan glorifikasi informasi. Yakni dengan menyajikan judul sensasional, tanpa cover both side. Sehingga bisa menyesatkan publik.
“Wajar jika di tengah persaingan ketat, perusahaan media berlomba-lomba untuk mendapatkan pembaca, viewer, maupun pendengar terbanyak. Apalagi kehadiran media sosial juga kian membuat sesak pasar informasi yang hadir di tengah publik,” ujarnya.
Kendati demikian, harusnya persaingan tersebut dijawab dengan berlomba menyajikan informasi yang valid, aktual dan seimbang. Namun pada faktanya, kata dia, akhir-akhir kita dibanjiri dengan informasi yang bombatis yang terkadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan cenderung menyesatkan.
“Dalam momentum HPN, hal itu tersebut harus menjadi bahan perenungan bagi insan media di tanah air. Fungsi pers di era demokrasi ini sangat penting dan vital. Pers menjadi media untuk mengambarkan dinamika publik, baik terkait perkembangan pembangunan maupun perkembangan peradaban masyarakat,” tandasnya.
Berkualitas
Dikatakan, pentingnya fungsi tersebut harus diimbangi dengan penyajian hasil jurnalistik yang berkualitas. Sehingga bisa menjaga kepercayaan publik. Dirinya juga menilai, pers mempunyai peran strategis untuk membawa Indonesia dalam dinamika pembangunan yang konstruktif dan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya.
“Peran strategis pers ini harus kita jaga bersama. Di tengah banjirnya informasi yang masuk ke ruang-ruang publik saat ini, pers Indonesia harus menjadi mercusuar yang menjadi panduan bagi masyarakat,” tegasnya.
Dia menambagkan, keberadaan media sosial membuat siapa saja bisa menjadi wartawan yang bisa memproduksi berita jenis apapun. Bahkan akun-akun anonim pun terkadang mendapat banyak atensi saat mengabarkan berita atau informasi yang bombastis.
“Di sinilah peran pers sebagai mercusuar atau panduan informasi publik. Dengan menyajikan informasi sesuai fakta dan berimbang, maka disinformasi yang mungkin dimunculkan oleh pihak tak bertanggungjawab melalui media sosial akan terbantahkan,” ucapnya.
Karenanya, dia mendesak kepada pemerintah agar terus memperhatikan kesejahteraan pekerja media. Saat ini harus diakui kesejahteraan pekerja media masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar.
“Karena banyak para wartawan yang hidup dengan kesejahteraan ala kadarnya. Pemerintah bisa bekerjasama dengan perusahaan media merumuskan perlindungan dan jaminan kesejahteraan hidup bagi para pekerja media. Kami yakin jika kesejahteraan pekerja media baik, maka kualitas jurnalisme di tanah air juga akan semakin baik,” tukasnya.
