Langkah mendorong revisi Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dan UU Dana Pensiun, perlu didukung. Sebab, hal itu dapat menjamin keamanan dana nasabah dan meminimalisir terjadinya kasus serupa.
Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad. (Foto: uai.ac.id)
“Sikap tegas Erick Thohir harus mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia. Hal itu agar seluruh perusahan yang berada di bawah Kementerian BUMN, terbebas dari praktek-praktek korupsi,” kata pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad, Minggu (6/2).
Menurutnya, sudah semestinya agar revisi atas UU tersebut didukung oleh semua pihak. Hal itu agar tercipta BUMN yang bebas dari korupsi dan menerapkan good corporate governance (GCG) secara konkrit.
“Usulan merevisi UU Keuangan Negara semata-semata adalah untuk menyelamatkan BUMN dari kehancuran akibat korupsi. Sebab, status keuangan BUMN selama ini belum jelas, apakah itu uang negara atau bukan uang negara,” ujarnya.
Dia menambahkan, revisi UU Keuangan Negara perlu dilakukan untuk memperjelas status keuangan BUMN. Termasuk anak maupun cucu BUMN, yang selama ini status keuangannya masih abu-abu.
Sebelumnya, Erick Thohir meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan revisi atas UU Keuangan Negara dan UU Dana Pensiun. Sebab, dengan dilakukannya revisi atas UU tersebut, diharapkan akan dapat mengatasi terjadinya masalah penyelewengan keuangan.
Dengan adanya revisi, maka UU diharapkan bisa sama dengan UU Perbankan yang sudah memiliki aturan yang jelas. Baik terkait tata kelola dan hal lainnya. Menurut Suparji, langkah Erick Thohir sangat tepat, setelah sebelumnya menggandeng Jaksa Agung.
“Karena dengan adanya kolaborasi dengan Jaksa Agung, ada komitmen yang nyata dalam memberantas korupsi. Ini sangat tepat dan positif,” tandasnya.
