Pencemaran limbah medis yang terjadi di laut Bali beberapa waktu yang lalu, dinilai menjadi bukti pemerintah belum memiliki sistem manajemen pengendalian dan pengolahan limbah medis dan limbah B3 lainnya.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Padahal, meningkatnya kegiatan rumah sakit selama periode pandemi telah menghasilkan limbah dengan bentuk, komposisi dan jumlah yang variatif,” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Sabtu (5/2). Menurutnya, hal itu tentu memerlukan strategi dan pengelolaan yang baik dan konsisten.
Yakni dengan pendekatan teknologi yang dapat digunakan secara luas. Oleh karena itu, dia mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berkolaborasi mengembangkan teknologi pengolahan limbah medis.
“Peningkatan penggunaan bahan pengobatan medis masyarakat di tengah pandemi, harus diikuti dengan langkah cepat. Khususnya dalam mengantisipasi dampak pencemaran limbah medis, yang notabene cukup berbahaya bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia,” ujarnya.
Menurutnya, masih buruknya pengelolaan limbah ini terlihat mulai dari kurangnya upaya pencegahan atau setidaknya pengurangan jumlah limbah. Selain itu, ketiadaan sistem pemilahan, penempatan atau pengumpulan limbah yang tidak sesuai aturan, serta masih tidak konsistennya sistem pengolahan dan pembuangannya.
“Saya juga meminta peran serta pemerintah daerah dan masyarakat daerah untuk aktif menemukan solusi dan berinisiatif melakukan langkah taktis. Terutama dalam mengendalikan potensi pencemaran lingkungan, khususnya limbah medis pasca pandemi,” tandasnya.
