Pemilihan Umum 2024 dinilai masih suram. Apalagi dengan sistem yang ada, maka pemilu masih menjadi pestanya partai politik dan bukan pesta rakyat.
Tangkapan layar diskusi Gelora Talk bertema Pemilu 2024: Perbaikan dan Harapan. (Foto: Sakti)
“Sudah jelas bahwa parpol tidak berani membatasi diri untuk berdiri dan hanya sebagai pihak yang mencalonkan saja,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, Rabu (2/2).
Hal itu disampailannya dalam diskusi Gelora Talk bertema Pemilu 2024: Perbaikan dan Harapan. Menurutnya, parpol hanya menjadi kekuatan bisnis pengumpul dan penjual suara.
“Dimana hal itu menjadi sumber pemasukan bagi para pengurus dan politisi di dalamnya. Ini kesalahan yang fatal sekali. Karena pada dasarnya, parpol adalah organisasi intelektual yang mengagregasi kehendak rakyat,” ujarnya.
Karena itu, perlu ada ikhtiar untuk memperbaiki agar represantasi rakyat dan daerah harus betul-betul riil. Antara lain dengan usulan penghapusan parliamentary threshold dan presidential threshold.
“Sehingga tidak ada pemotongan suara rakyat oleh apapun. Karena tidak ada gunanya bila banyak anggota DPR, tapi dicocok hidungnya oleh parpol dan tak berani kepada ketum atau sekjennya,” tandasnya.
Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra menegaskan, 50 hingga 60 persen total anggaran KPU digunakan untuk membayar gaji atau honor penyelenggara pemilu. Sehingga menaikkan honor petugas pemilu, berimplikasi pada tingginya biaya pemilu.
“Kami ingin maksimal, namun tetap harus mempertimbangkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pemilu,” tegasnya.
Sedangkan Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini berharap, Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2024 serta Peraturan KPU tentang Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024 segera disahkan. “Karena hal itu akan memperjelas langkah persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 bagi penyelenggara, peserta pemilu dan pemilih,” ucapnya.
Dia juga berharap, parpol dapat memberikan alternatif calon dalam pilpres yang lebih beragam, tidak hanya menghadirkan dua pasangan calon ala Pemilu 2014 dan 2019. “Hal itu guna menghindari polarisasi disintegratif di tengah masyarakat,” tukasnya.
