Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah menunda kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (Foto: Biro Protokol dan Humas DPR RI)
“Pemerintah perlu mencermati pandangan berbagai ahli geologi. Baik dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Universitas Gadjah Mada, maupun dari Badan Geologi, Kementerian ESDM mengenai potensi bencana geologi di wilayah IKN baru itu,” katanya, Rabu (2/2).
Menurutnya, pemerintah semestinya memperhatikan betul pandangan dari para ahli geologi tersebut. Soal pemindahan IKN baru juga jangan dilakukan secara grasa-grusu, apalagi di tengah pandemi Covid-19.
“Dimana varian Omicron tengah mendaki puncak. Sementara, potensi bencana geologi harus dikaji secara cermat dan detail, kemudian disusun rencana mitigasinya. Tidak boleh serampangan,” ujarnya.
Sebab hal itu terkait dengan keselamatan penduduk dan juga kondisi keamanan IKN baru dalam jangka panjang. “Jangan terburu-buru, apalagi sampai mengambil dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang didedikasikan untuk penanggulangan pandemi Covid-19,” tandasnya.
Mendalam
Sebab, perlu studi yang mendalam untuk dapat memetakan kondisi bawah tanah wilayah IKN baru ini. Dia juga setuju saran para ahli, agar pemerintah menyusun peta detail geologi teknik di wilayah IKN tersebut.
Sehingga dapat diketahui secara persis, daerah-daerah mana yang rawan bencana untuk kemudian dilakukan mitigasi spesifik. Langkah ini penting, agar memberi rasa aman bagi masyarakat.
“Badan Geologi, Kementerian ESDM seharusnya ditugaskan untuk menangani persoalan ini. Namun pemerintah belum serius melakukan itu. Padahal, perlu diketahui beberapa potensi bencana geologi,” tegasnya.
Selain itu, yang penting diungkap para ahli untuk mendapat perhatian pemerintah adalah potensi patahan dan pergeseran tanah, karena keberadaan mud volcano di wilayah IKN. Termasuk bencana yang mungkin terjadi karena jebakan gas dangkal.
“Ini kan potensi bahaya penting yang harus dimitigasi secara meyakinkan. Belum lagi terkait adanya sumber batu bara, yang dapat memicu kebakaran di wilayah IKN serta banyaknya lubang tambang yang harus ditutup, agar tidak memakan korban anak kecil yang tenggelam,” ucapnya.
