Aksi sindikat mafia pupuk bersubsidi dinilai sudah tidak bisa dibiarkan. Karenanya, pemerintah diminta bekerja sama dengan pihak kepolisian, untuk segera menumpas tuntas para mafia pupuk subsidi.
Ketua DPR RI Puan Maharani saat berdialog dengan petani. (Foto: Biro Protokol dan Humas DPR RI)
“Setiap saya kunjungan ke daerah, masalah pupuk subsidi ini adalah persoalan yang selalu dikeluhkan petani. Ini sudah menjadi masalah klasik yang sampai sekarang belum juga terselesaikan,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Jumat (28/1).
Berdasar temuan Ombudsman Republik Indonesia, terdapat manipulasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani. Manipulasi data tersebut akhirnya membuat pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.
“Sehingga, perlu audit total penyaluran pupuk bersubsidi, yang sudah disusupi praktik mafia. Sebab, jangan lagi ada data warga yang sudah meninggal atau mereka yang tidak berhak, masuk dalam RDKK,” ujarnya.
Ombudsman melaporkan, ada 369.688 warga yang meninggal dunia masuk data awal RDKK tahun 2021. Selain itu, ada juga temuan warga yang masih remaja masuk ke dalam RDKK.
“Temuan ini menjadi indikasi bahwa validasi data tidak dilakukan dengan ketat. Karena data tidak akurat, alokasi pupuk jadi tidak tepat sasaran. Petani yang berhak akhirnya tidak bisa mendapatkan hak atas pupuk bersubsidi,” tandasnya.
Menurutnya, masalah pupuk subsidi yang selalu dikeluhkan petani adalah mulai dari persediaannya yang langka, hingga harganya yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Dia juga geram dengan praktik-praktik mafia pupuk bersubsidi, yang membuat petani kesulitan.
“Praktik mafia pupuk bersubsidi telah menyengsarakan petani kecil di lapangan. Praktik ini mengakibatkan mereka sulit mencari pupuk bersubsidi, kalaupun bisa mendapat pasti harganya di atas HET,” tegasnya.
