Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap tidak ada pihak yang dirugikan dari relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: dpd.go.id)
“Saya mendukung penataan kawasan Malioboro dengan status heritage dari UNESCO. Saya juga mengajak seluruh masyarakat Yogyakarta untuk mendukung Malioboro menjadi kawasan Warisan Budaya Dunia. Namun tentunya hal ini akan berdampak pada PKL dan harus direlokasi ke tempat lain,” katanya.
Hanya saja, dia juga tak mau relokasi itu merugikan PKL, yang sejak lama mengais rejeki di Malioboro. Sebab, PKL juga berkontribusi besar bagi pergerakan perekonomian dasar masyarakat di Yogyakarta. Terdapat sekitar 1.700 PKL di Malioboro.
Mereka menolak direlokasi ke tempat lain. Sebab, relokasi dipastikan akan berdampak pada pendapatan perekonomian mereka. “Maka saya meminta relokasi PKL Malioboro agar win-win solusion. Jangan sampai PKL merasa diusir dari kawasan Malioboro yang selama ini menghidupi mereka,” ujarnya.
Dia juga meminta penataan kawasan Malioboro dilakukan secara komprehensif, dimana menyasar kepada nasib para PKL. Dalam konteks pariwisata, keberadaan mereka juga mendukung sektor tersebut bagi wisatawan yang ingin mencari oleh-oleh, mencicipi kuliner khas lokal dan lain sebagainya.
“Ini juga harus dipikirkan. Maka, kita harus berpikir secara komprehensif saat menata kawasan Malioboro,” tandasnya. Sebagai solusi, lanjutnya, relokasi PKL berada di kawasan yang dapat dijangkau oleh wisatawan yang tengah menikmati suasana kawasan Malioboro.
Dengan begitu, kawasan Malioboro tertata rapi, namun PKL tetap dapat diakses dengan mudah oleh wisatawan. “Penataan kawasan PKL juga sedapat mungkin harus bisa menjadi kawasan baru bagi wisatawan sebagai destinasi baru. Yakni untuk berburu oleh-oleh, penganan khas lokal dan lain sebagainya,” tegasnya.
