Pemerintah diminta dapat menjelaskan alasan dibalik pemilihan nama Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN), secara komprehensif.
Anggota DPD RI Teras Narang. (Foto: dpd.go.id)
“Pemerintah perlu memberikan ruang pada masyarakat untuk memahami latar belakang usulan nama dari pemerintah ini. Maka perlu landasan filosofis, historis, sosiologis dan visi soal Indonesia di masa depan, hendaknya dapat dijelaskan dari penamaan ini,” kata anggota DPD RI Teras Narang dalam keterangan tertulisnya.
Gubernur Kalteng periode 2005-2015 tersebut mengatakan, setiap dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN perlu menjadi edukasi politik bagi publik. Sehingga, pemberian nama yang sangat penting dan berdampak luas ini perlu disampaikan dalam perspektif Indonesia kekinian dan yang akan datang.
“Sebagai perwakilan dari DPD RI dalam Panitia Khusus RUU IKN, saya perlu menyampaikan perkembangan pembahasan kepada seluruh wakil daerah yang ada. Sehingga seluruh anggota DPD RI dapat memahami usulan pemerintah ini,” ujarnya.
Dalam dinamika tersebut, kata dia, pemerintah perlu segera menyiapkan penjelasan tertulis terkait pemilihan nama IKN. “Terlebih pemilihan nama Nusantara sebelumnya tidak muncul di draf RUU maupun naskah akademik,” tandas mantan Ketua Komisi II dan Komisi III DPR RI itu.
