Cara Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dalam memberantas korupsi di Kementerian BUMN, dinilai menjadi semangat baru. Khususnya dalam memberantas tindakan korupsi di Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: bumn.go.id)
“Tindakan tersebut juga menjadi pionir untuk memberantas korupsi di semua instansi. Karena dengan adanya keberanian tersebut, akan mendorong perilaku-perilaku yang berintegritas di lingkungan kementerian atau lembaga,” kata pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad, Senin (17/1).
Sebab bila ada tindakan permisif, maka bisa menyuburkan praktik-praktik penyimpangan. Menurutnya, keberanian Erick dengan sendirinya akan mendorong kementerian lain untuk melawan perilaku korup.
“Oleh karenanya, bangsa ini butuh orang-orang seperti Erick yang menunjukkan perilaku berintegritas di kementerian yang dipimpinnya. Menteri BUMN telah melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi,” ujarnya.
Hal itu juga sangat bagus, karena dimulai dari pucuk pimpinan pembina BUMN. Dikatakan, tindakan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi pimpinan yang lain untuk proaktif dalam memberantas korupsi.
“Dimana pimpinan yang lain bisa berkolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena membersihkan perilaku korup dari satu lembaga, sangat sulit dilakukan karena banyak kendala,” tandasnya.
Belum Bersih
Apalagi seperti yang terjadi di Kementerian BUMN, seperti kasus Jiwasraya, Asabri dan lainnya. Dia kembali menambahkan, langkah membersihkan BUMN dari tindakan korupsi bisa terjadi jika hal itu dilakukan oleh pucuk pimpinan.
“Kasus yang terjadi di Asabri dan Jiwasraya membuktikan bahwa BUMN belum sepenuhnya bersih dari korupsi. Sehingga, keberanian Menteri BUMN yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh BUMN, perlu mendapat dukungan penuh,” tegasnya.
Pasalnya, langkah tegas tersebut bisa jadi role model bagi kementerian lain atau pimpinan di daerah sebagai upaya memberantas korupsi. Apalagi, impian untuk mewujudkan kementerian yang bersih masih banyak kendala.
“Oleh karena itu, langkah tegas Erick patut mendapat apresiasi dan didukung penuh. Karena hal itu merupakan sebuah komitmen dan tindakan nyata dalam menciptakan BUMN yang bersih, sesuai dengan good governance,” tukasnya.
