Pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen perlu dievaluasi. Terlebih setelah ditemukannya kasus positif Covid-19 dan adanya peningkatan level PPKM di beberapa daerah.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: mpr.go.id)
“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) perlu menjadikan tingkat penyebaran Covid-19 dan varian Omicron sebagai bahan untuk mengevaluasi kembali PTM 100 persen,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kamis (13/1).
Termasuk diantaranya adalah soal mekanisme PTM. Hal itu mengingat pelaksanaan PTM seharusnya menyesuaikan dengan peningkatan level PPKM, bukan seperti saat ini yang ketentuannya terkesan dipaksakan di tengah meningkatnya kasus Covid-19 varian Omicron.
“Selain itu, pemerintah daerah perlu untuk mempertimbangkan agar tidak memaksakan pelaksanaan PTM 100 persen. Hal itu mengingat situasi dan kondisi atau perkembangan Covid-19 di masing-masing daerah,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah wajib menjaga keselamatan warga sekolah dan hal itu tetap harus menjadi prioritas. Pemda - khususnya di daerah dengan peningkatan level PPKM – juga diminta agar mempertimbangkan pembatasan kegiatan PTM 100 persen.
“Antara lain dengan menerapkan pengaturan shift dan pengaturan jumlah peserta didik pada proses belajar-mengajar. Dengan begitu, tidak terjadinya kerumunan yang dapat berpotensi menimbulkan kluster Covid-19 di lingkungan sekolah,” tandasnya.
Selain itu, pemda dan juga pihak sekolah harus benar-benar melaksanakan ketentuan atau instruksi nasional PTM. Dimana dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan secara bertahap. “Yakni dengan tetap mengutamakan keselamatan para tenaga pendidik maupun peserta didik,” tegasnya.
