Selain berfokus pada pada evaluasi kinerja anggaran tahun 2021, DPR RI akan fokus pada penguatan dalam percepatan pemulihan sosial dan ekonomi tahun 2022.
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: dpr.go.id)
“Tahun Anggaran 2022 dan program pemulihan sosial ekonomi, akan menjadi landasan yang sangat penting untuk dapat memasuki konsolidasi fiskal di tahun 2023,” katanya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021–2022 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).
Menurutnya, dalam situasi pandemi Covid-19 dan dimana seluruh sektor hampir lumpuh, maka APBN memiliki peran yang sangat strategis. Yakni sebagai instrumen yang dapat mengintervensi untuk menjaga, mempertahankan dan menopang kehidupan sosial dan ekonomi nasional tetap berlangsung dengan kondusif.
“Oleh karena itu, setiap Komisi DPR RI diminta agar mencermati kinerja kementerian dan Lembaga. Hal itu untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dan memperkuat landasan konsolidasi fiskal pada tahun 2023,” ujarnya.
Kemudian mendorong kebijakan dan program pada kementerian/lembaga untuk dapat memberikan multiplier effect pada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Adapun pembahasan APBN untuk Tahun Anggaran 2023 harus mempertimbangkan ruang fiskal dan batasan defisit.
“Sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara melalui APBN. Hal itu untuk menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan negara dalam pelayanan umum, program-program strategis dan prioritas nasional, pemuliham sosial dan ekonomi nasional, dan penanganan pandemi Covid-19,” tandasnya.
Dikatakan, tahun 2022 membuka harapan agar pemulihan sosial dan ekonomi dampak pandemi Covid-19 dapat lebih cepat dan berjalan dengan baik. Sehingga, sejumlah agenda strategis DPR RI pada masa sidang kali ini telah menunggu pelaksanaan program pemulihan tersebut, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
