Pemerintah bersama instansi lain perlu merencanakan dengan seksama penanganan terhadap resiko terjadinya bencana.
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Humas DPR RI)
"Kita ketahui banyak gempa terjadi di sejumlah daerah seperti di Jawa Timur, Jawa Barat dan Maluku baru-baru ini. Kemudian bencana erupsi Gunung Semeru dan kini Gunung Merapi semakin aktif serta meningkatnya status Gunung Awu di Sangihe. Belum lagi bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah," kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Selasa (14/12).
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)-pun mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem berupa hujan disertai kilat dan angin di sejumlah daerah. Pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Basarnas daerah diingatkan untuk selalu dalam status siaga bencana.
"DPR RI mendorong pemda bersama jajaran BPBD, Basarnas, TNI/Polri untuk bekerja cepat dan meningkatkan koordinasi dalam melakukan tanggap darurat secara sigap. Tiap daerah harus selalu siaga. Cek selalu kesiapsiagaan dalam penanganan tanggap darurat," ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar alat deteksi bencana bekerja dengan baik dan optimal. Jangan sampai ada alat deteksi yang rusak, akibat dimakan usia dan cuaca.
"Pemerintah perlu meninjau ketersediaan cadangan APBN untuk bencana di berbagai daerah yang rawan. Dengan begitu, penggunaan uang negara dapat lebih efisien," tandasnya.
Selain itu, lanjutnya, diperlukan mitigasi bencana di setiap kabupaten/kota. Hal tersebut untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya terhadap warga.
"Mitigasi bencana juga dapat menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan. Disinilah pentingnya sosialisasi serta edukasi kebencanaan bagi masyarakat," tegasnya.
Dikatakan, peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat mengurangi dampak atau resiko yang akan ditimbulkan. Sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.
