UMKM Butuh Intervensi yang Kuat dan Terukur di Masa Pandemi,

“Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi yang kuat dan terukur dari pemerintah baik Pusat maupun daerah lewat berbagai regulasi dan aplikasi agar UMKM bisa bertahan. Hal itu mengingat UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional,” kata anggota DPD RI Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/12).

Dia mengatakan, semua pihak sepakata UMKM adalah wajah ekonomi rakyat yang sesungguhnya. Menurutnya, menyelamatkan UMKM berarti menyelamatkan ekonomi bangsa.

“Dan menyelamatkan UMKM butuh intervensi pemerintah, baik lewat regulasi maupun berbagai aplikasi. Hal itu agar bisa menjadi solusi berbagai persoalan yang saat ini dihadapi UMKM selama pandemi,” ujarnya.

Dia menambahkan, ada dua jenis hambatan yang saat menghimpit UMKM. Pertama hambatan utama, yaitu UMKM kehilangan pelanggan akibat menurunnya daya beli masyarakat dan pembatasan mobilitas. 

Hal itu membuat UMKM kesulitan mendistribusikan barang/jasa. Selain itu, masih banyak UMKM yang tidak bankable. Sehingga kesulitan mengakses permodalan dan pembiayaan serta terhambatnya produksi karena adanya pembatasan pergerakan.

“Sedangkan yang kedua, hambatan turunan yang diakibatkan situasi pandemi yang melambatkan usaha. Dampaknya, UMKM kesulitan melunasi pinjaman, membayar tagihan listrik, gas, dan lainnya serta kesulitan membayar gaji karyawan,” tandasnya.
 
Meski ada berbagai regulasi dan ragam aplikasi yang diluncurkan pemerintah untuk UMKM selama pandemi dan sangat membantu UMKM untuk bertahan, tetapi ke depan berbagai program stimulus ini diharapkan dibuat lebih fleksibel. Selain itu, lebih beragam atau diversifikasi.

“Misalnya, stimulus yang diberikan kepada UMKM dalam bentuk restrukturisasi kredit, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja. Dimana masih terlalu terfokus pada aspek pembiayaan melalui institusi perbankan memerlukan skema alternatif pembiayaan yang diberikan di luar mekanisme perbankan,” tegasnya.