Adanya presidential threshold (PT) selain mengaburkan makna presidensial, juga mereduksi partisipasi politik masyarakat.
Kepala Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor dalam Dialog Kebangsaan bertema Presidential Threshold di Lobi Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12). (Foto: Susilo)
“Mengapa harus meninggalkan PT? Setidaknya ada beberapa hal menurut saya pertama jelas melenceng dari spirit keserentakan, adanya tendensi polarisasi keterbelahan seperti tahun 2014 lalu hingga saat ini, hingga menutup adanya tokoh alternatif,” katanya dalam Dialog Kebangsaan bertema Presidential Threshold di Lobi Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12).
Dia menambahkan, kegagalan DPD RI dalam mengajukan judicial review terhadap PT disebabkan karena hegemoni partai politik yang begitu kuat. Selain itu, ada anggapan bahwa belum lengkap posisi presiden bila belum menguasai parlemen.
“Karena proses ini sudah puluhan tahun, maka belum lengkap bila presiden belum belum menguasai parlemen. Hal ini ditambah dengan anggapan untuk terus melakukan dominasi, dimana partai politik besar yang tidak ingin bersusahpayah dan cukup malas untuk bertarung secara fair dengan kelompok lain,” ujarnya.
Parpol besar lalu memotong kompas dengan membentuk mekanisme dengan tidak memberikan kesempatan bagi anak bangsa yang memiliki potensi besar, untuk ikut berkompetisi dalam proses elektoral. Sehingga, mereka melakukan berbagai macam cara untuk menyingkirkannya dengan aturan main yang dibuat.
“Selain itu, parpol yang ada memang tidak didesain untuk menjadi parpol petarung. Yang ada justru menciptakan firma politik, dibentuk oleh CEO sebagai ketua umum dengan kekuatan finansial serta pengaruh yang besar, sehingga sangat sentralistik,” paparnya.
Akibatnya, kata dia, tidak ada dialog yang sehat dan keberanian untuk berbeda dengan pimpinan parpolnya. Dimana posisi ketua umum sangat sentralistik. “Terkadang, elit parpol sangat kompromistis untuk membagi kekuasaan dan menghilangkan kesempatan bagi kekuatan diluar mereka,” tandasnya.
Hal itu membuat kepentingan mereka bukanlah kepentingan rakyat, melainkan membela kepentingan firma yang mereka miliki. Adapun faktor lainnya adalah yang belum sepenuhnya sehat untuk membangun demokrasi dan bahkan semakin terdegradasi. “Tak heran bila judicial review yang diajukan selalu kandas,” tukasnya.
