Rencana KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrachman yang akan merekrut santri sebagai prajurit TNI, diharapkan bukan sekedar pencitraan.
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid. (Foto: Susilo)
“Saya berharap semua program negara tidak untuk pencitraan. Karena sebuah kebijakan menjadi tidak bagus bila patokannya pada pencitraan dan bukan pada kepentingan rakyat,” kata Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid di Media Center MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12).
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertema TNI Rekrut Santri untuk Memperkokoh NKRI. Sehingga menurutnya, rencana perekrutan santri perlu dievaluasi oleh semua pihak.
“Sehingga tidak terjebak pada kegiatan yang hanya memunculkan citra namun tidak bermakna. Dimana belakangan ini, hal itu ditambah dengan masifnya media sosial, yang hanya mengambil kulit luar dari suatu hal,” ujarnya.
Sepanjang yang diketahuinya, perekrutan santri menjadi tantara adalah program yang sudah lama dilakukan oleh TNI. Itupun masih ada tentara yang terpapar paham radikalisme.
“Apalagi bila tidak dilakukan, tentu akan makin banyak lagi yang terpapar. Sehingga, menjadi tugas kita semua untuk ikut mengawasi. Antara lain, berapa komposisi santri yang direkrut menjadi prajurit, berapa anggaran dan bagaimana keluarannya, tentu Komisi I DPR akan ikut mengevaluasi,” tandasnya.
Meski demikian, dari sisi keinginan KSAD untuk merekrut santri, tidak ada yang salah. Meskipun, ada saja yang menganggap hal itu sebagai pencitraan. Dia menambahkan, Hari Pahlawan yang selalu diperingati pada tanggal 10 November, tak lepas dari adanya Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asyhari.
“Dimana seruan itu disambut oleh para santri dan laskar-laskar. Jadi, perekrutan santri menjadi tantara bukan hal baru dan hanya menjaga tarikan sejarah,” tegasnya. Dia melihat, perekrutan tersebut sebagai Langkah TNI untuk memberikan ruang kepada para santri. Khususnya bagi mereka yang memiliki minat untuk menjadi prajurit.
