Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, apapun latar belakangnya, RB harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Humas DPR RI)
"Kami menghormati jajaran Polri yang telah memroses hukum pelaku, yang merupakan personel polisi di Jawa Timur," katanya, Senin (6/12). Menurutnya, pihaknya bersama masyarakat akan mengawal kasus tersebut, hingga pelaku dihukum dan korban serta keluarganya mendapat keadilan.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya NWR. Mahasiswi di Jawa Timur tersebut bunuh diri setelah dipaksa melakukan aborsi dan diduga kuat mengalami kekerasan seksual oleh sang kekasih.
Puan mengaku prihatin, karena perempuan kembali menjadi korban kekerasan. "Saya menyampaikan duka yang mendalam atas apa yang menimpa saudari NWR. Lagi-lagi perempuan menjadi korban kekerasan dan hal itu sama sekali tidak dapat dibenarkan," ujarnya.
Puan mengingatkan, apa yang dialami oleh NWR merupakan bentuk kekerasan yang kerap dialami perempuan. Dia menegaskan, diperlukan komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh korban kekerasan seksual agar kasus serupa tidak terulang.
"Sudah banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, di mana kebanyakan korbannya adalah perempuan. Perlindungan terhadap perempuan masih menjadi PR besar buat Indonesia," tandasnya.
Oleh karenanya, dia menegaskan pentingnya urgensi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Puan mengatakan, RUU TPKS yang masih dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menjadi payung hukum perlindungan bagi setiap rakyat Indonesia dari segala bentuk kekerasan seksual.
“Dan kami meminta teman-teman fraksi di DPR RI untuk menunjukkan komitmennya dalam mencegah kian maraknya kasus kekerasan seksual,” tegasnya.
Sebab, jangan sampai banyaknya kasus kekerasan seksual menjadi potret buruk Indonesia. "Tidak boleh ada lagi NWR yang lain dan tidak boleh lagi korban-korban kekerasan seksual kesulitan mendapatkan keadilan," tukasnya.
