Perlu Kebijakan Khusus Bantu Pemulihan Ekonomi Bali

(Ilustrasi: Istimewa)
Wowsiap.com - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, perlu ada kebijakan khusus untuk membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam menjalankan pemerintahan dan perekonomian di Bali. Apalagi, krisis multidimensi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor pariwisata,

“Padahal, pariwisata menjadi ujung tombak perekonomian Bali. Sebagai daerah yang memiliki kontribusi terbesar dalam menghasilkan pajak hotel dan restoran di Indonesia, Bali layak untuk mendapat insentif khusus untuk pemulihan sektor ekonominya,” katanya dalam rapat dengan kepala daerah se-Bali, Kamis (25/11).

Insentif tersebut dimaksudkan agar Bali bisa kembali menjadi destinasi utama pariwisata internasional. Dia berharap, ditunjuknya Bali sebagai tempat pelaksanaan KTT G-20 tahun 2022 bisa menjadi momentum yang tepat untuk membuka kembali sektor Pariwisata di Bali.

“Pemeritah harus mengoptimalkan segala upaya untuk mensukseskan perhelatan internasional tersebut. Sehingga bisa memulihkan citra Bali sebagai destinasi wisata Internasional. Kami berharap pemeintah pusat, daerah, Bank Indonesia, Otoriras Jasa Keuangan dan semua stake holder lainnya, mendukung pertemuan puncak 20 negara-negara dengan PDB terbesar tersebut,” ujarnya.

Dia berharap, dirinya berharap Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) akan menjadi solusi meningkatkan kualitas hubungan keuangan antara pusat dan daerah. “Sehingga akan bisa meningkatkan pelayanan Pemerintah daerah dan tentu saja kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan, sudah hampir dua tahun ini praktis perekonomian Bali terhenti. Dimana semua sektor turunan pariwisata seperti hotel, restoran, travel dan sektor UMKM penunjang lainnya, berhenti beroperasi.

“Padahal 54 persen perekonomian Bali sangat tergantung dari sektor pariwisata. Ketika pariwisata berhenti maka ekonomi juga berhenti. Oleh sebab itu, kami mohon ada kebijakan khusus untuk membantu pemerintah daerah di Bali,” tandasnya.