Dipertentangkan, RUU Masyarakat Hukum Adat Tak Kunjung Dibahas

Ketua Panitia Kerja RUU Masyarakat Hukum Adat Willy Aditya (kiri) dalam diskusi Forum Legislasi bertema Urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/11). (Foto: Andri)
Wowsiap.com - Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) selalu dipertentangkan dengan pembangunan dan investasi yang dilakukan oleh korporasi besar. Hal itu membuat RUU tersebut tidak kunjung dibahas sebagai inisiatif DPR.

“Ada narasi negatif yang selalu mendiskreditkan RUU MHA. Kita lupa, ada hal-hal yang lebih penting lainnya di dalam RUU tersebut. Dimana tidak hanya mengatur hak atas tanah, hak atas sumber daya alam dan hak atas hukum adatnya saja,” kata Ketua Panitia Kerja RUU MHA Willy Aditya di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/11).

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Forum Legislasi bertema Urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat. Menurutnya, RUU tersebut juga mengatur beberapa kedaulatan yang sifatnya hak untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing.

Dia menambahkan, dua bahasa daerah hilang setiap tahun, karena proses penggunaannya tidak pernah dikonservasi. Selain itu, tidak pernah ada kebijakan untuk melindungi dan juga tidak pernah digunakan.

“DPR sebenarnya tinggal memparipurnakan saja agar sah menjadi hak inisiatif DPR. Baru nanti kita lihat babak berikutnya. Sampai kapan ini akan berlanjut, tergantung political will. Karena sampai hari ini belum ada titik temu antara pemerintah dengan DPR,” ujarnya.

Dia mengaku, saat Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat dalam acara kenegaraan, dirinya langsung membuat cuitan. “Semoga ini tanda-tanda alam. Sampai kapan? Ya kita tunggu saja. Sebab, gimik saja tidak cukup dan kita butuh komitmen bersama,” tandasnya.

Willy berharap, semua pihak sama-sama memberikan masukan pada Jokowi untuk membuka persoalan tersebut. Sebab, problemnya tidak semata-mata bukan hanya berbenturan dengan cipta kerja. Namun ada fakta-fakta sosial yang kemudian terjadi.