Lemahkan Civil Society, Oligarki Sangat Berbahaya

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. (Foto: Humas DPD RI)
Wowsiap.com - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menegaskan, oligarki partai politik melemahkan keberadaan civil society. Hal itu sangat berbahaya dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“DPD RI tak mau Indonesia menjadi negara yang gagal dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan rakyat,” katanya saat menjadi narasumber Simposium Politik: Terbunuhnya Sistem Demokrasi Akibat Presidential Threshold dan Kepentingan Partai Politik di UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Sabtu (20/11).

Menurutnya, Indonesia sedang berada dalam fase kepemimpinan oligarki. Dalam teori politik, semestinya oligarki mengarahkan pada sistem demokrasi. Tetapi yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya, demokrasi yang mengantarkan pada kekuasaan oligarki.

“Kekuatan partai politik menguasai berbagai lini keputusan strategis bangsa ini. Karena sangat berbahaya, maka negara ini perlu diselamatkan dari cengkeraman oligarki,” ujarnya. Dikatakan, perlu ada keseimbangan politik yang kuat antarlembaga negara.

Apalagi, saat ini telah terjadi pergeseran nilai Pancasila yang menjurus pada hilangnya arah masa depan bangsa. Selain itu, saat ini demokrasi kita tengah berada dalam ancaman.

“Keputusan elit politik yang dibangun, berbahaya terhadap kondisi daerah. Tidak ada penyeimbang. DPD RI kewenangannya terbatas, sehingga tak bisa menjadi penyeimbang. Kami hanya stempel pemerintahan ini. Maka, kami ingin mengembalikan penguatan kelembagaan DPD RI dan lembaga-lembaga lainnya di republik ini,” tandasnya.

Dia menambahkan, ketika oligarki politik dikuasai oligarki hukum, lalu oligarki hukum dikuasai oleh oligarki ekonomi, maka segala keputusan yang diambil akan bersifat transaksional. Dalam Pilpres atau Pilkada misalnya, siapapun yang bertarung nantinya, semua diatur oleh mafia ekonomi.

“Ada transaksi politik. Ada modal politik yang harus dikembalikan. Maka, sumber daya alam kompensasinya. Demokrasi kita tercemari oleh oligarki yang mencengkram kuat. Tak hanya di parlemen, tapi juga di sektor hukum dan lainnya,” tegasnya.