Reformasi Perlu Dikoreksi
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan, reformasi yang sudah berjalan sejak 1998, perlu dikoreksi kembali.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan, reformasi yang sudah berjalan sejak 1998, perlu dikoreksi kembali.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto: Istimewa)
Wowsiap.com - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan, reformasi yang sudah berjalan sejak 1998, perlu dikoreksi kembali. Menurutnya, reformasi belum berjalan sempurna, karena melenceng dari nilai-nilai demokrasi Pancasila.
“Reformasi yang sudah berjalan puluhan tahun ini memang harus kita koreksi kembali. Apakah reformasi yang sudah berjalan ini bisa dikatakan sempurna? Saya kira reformasi kita offside dalam sisi demokrasi,” ucapnya, kemarin.
Dia menilai, demokrasi saat ini cenderung liberal karena tidak mengedepankan musyawarah. Dimana saat ini hanya berkutat one man one vote, yang justru melahirkan demokrasi kuantitatif.
“Apalagi, demokrasi kita mahal sekali. Hal itu karena cenderung menjauhkan dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Sedikit-sedikit kita voting, tidak mengedepankan musyawarah. Demokrasi yang murni adalah musyawarah,” ujarnya.
Sultan juga menambahkan, demokrasi menimbulkan sistem oligarki dari sektor politik dan ekonomi. Dimana ada seseorang yang tidak tahu apa-apa, namun punya uang dan bisa langsung terpilih.
“Ini merupakan PR kita, untuk itu kita harus melihat hulunya,” ucapnya. Dia berharap, semua pihak bersama-sama dalam menata kembali konstitusi. Karena bukan tidak mungkin, orang-orang yang memiliki banyak uang akan mendirikan partai yang berakibat tertutupnya ruang demokrasi.
Hal itu jelas tidak adil, karena potesi sebesar itu hanya dikontrol parpol dan malah seperti paradoks demokrasi. Artinya, potensi munculnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas ini dikerangkeng di hulu.
Sultan juga menyarankan, demokrasi membuka luas bagi jalur independen atau non partai, untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Sehingga presiden tidak tersandera atau dikontrol oleh partai politik. “Jadi negara ini harus ditata kembali dari konstitusinya, sehingga calon independen bisa maju sebagai presiden,” tegasnya.