AIPI: Pemilu dan Pilkada Harus Tuntas Pada 2024
Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Alfitra Salamm menyatakan, bulan Februari 2024 adalah waktu yang tepat untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum.
Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Alfitra Salamm menyatakan, bulan Februari 2024 adalah waktu yang tepat untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum.
Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Alfitra Salamm. (Foto: Istimewa)
Wowsiap.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Alfitra Salamm menyatakan, bulan Februari 2024 adalah waktu yang tepat untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Yakni meliputi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, diadakan pada November 2024.
“Sehingga tidak perlu melakukan perubahan UU atau Perppu,” katanya saat memberi sambutan dalam Kongres Kebangsaan di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/10).
Alfitra mengungkapkan, AIPI memandang pelaksanaan Pemilu nasional dan Pilkada serentak akan lebih baik jika diselenggarakan pada tahun yang sama, sesuai yang diamanatkan UU. “Untuk itu, skema waktu penyelenggaraan Pemilu Nasional 2024 sebaiknya dilaksanakan pada kerangka waktu yang sama pada tahun 2024,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemilu merupakan salah satu medium untuk memperbaiki institusi demokrasi di Indonesia. Sehingga, diharapkan Pemilu 2024 dapat berjalan sukses dan lancer, agar keberlanjutan demokrasi Indonesia semakin baik.
Alfitra juga menyampaikan, AIPI memandang bahwa hal yang paling urgen untuk diperbaiki saat ini adalah membangun kultur etika politik untuk semua kalangan. Baik masyarakat, elite politik maupun pemerintah.
Dengan kultur etika politik yang baik, katanya, Indonesia pun dapat memiliki keadaban bangsa dalam berpolitik yang menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan sebuah negara. Menurutnya, sebuah sistem politik selalu dapat dijaga, dipertahankan atau bahkan diperkuat kapan saja.
Namun, semua usaha tersebut akan sia-sia jika tidak diikuti oleh kokohnya nilai-nilai keadaban dan komitmen terhadap etika bagi aktor-aktor politik penyelenggara negara. “Sejarah telah membuktikan, sistem politik yang buruk dan lemah serta tidak berkeadaban (beretika) akan melahirkan aktor-aktor politik yang buruk. A bad person will beat a good system,” tandasnya.