PPHN Kanal untuk Tampung Aspirasi
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, kehadiran Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan kanal untuk menampung aspirasi seluruh rakyat Indonesia, yang tidak tertampung dalam sistem politik yang ada.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, kehadiran Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan kanal untuk menampung aspirasi seluruh rakyat Indonesia, yang tidak tertampung dalam sistem politik yang ada.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (tengah) dalam bedah buku berjudul Catatan dari Senayan 2: Relasi Islam dan Negara, Perjalanan Indonesia karya Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani di Media Center MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/10). (Foto: Andri)
Wowsiap.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, kehadiran Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan kanal untuk menampung aspirasi seluruh rakyat Indonesia, yang tidak tertampung dalam sistem politik yang ada. Selain itu, PPHN adalah acuan yang agar bangsa tidak kehilangan arah.
“Jadi, tidak hanya kepada umat Islam saja. Karena, adanya PPHN akan memajukan seluruh agama dan puluhan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia,” katanya dalam bedah buku berjudul Catatan dari Senayan 2: Relasi Islam dan Negara, Perjalanan Indonesia karya Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani di Media Center MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/10).
Menurutnya, kehadiran PPHN adalah dalam rangka menjaga kebhinekaan, toleransi dan saling menghormati diantara pemeluk agama yang ada. Dikatakan, seluruh agama juga dibicarakan dalam PPHN oleh seluruh bangsa memperjuangkan agamanya masing-masing.
Dia mengatakan, belum pemuka agama dan suku yang ada saat ini sudah terwakili. “Bagaimana dengan kelompok yang lain seperti wartawan, guru dan seterusnya? Siapa yang membicarakan masa depan kelompok-kelompok yang selama ini belum terwakili? Yang saya mimpikan adalah semua terlibat dalam PPHN yang akan digodok di MPR. Jadi, PPHN adalah semacam rembuk desa yang diperbesar,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, dia bertanya pada Arsul Sani, apakah bila negara memiliki perencanaan jangka panjang, menjadi nilai lebih sesuai dengan ajaran Islam. Sebab menurutnya, membiarkan negara tanpa arah dan tanpa haluan adalah suatu pelanggaran.
“Karena hanya akan membawa dan menyeret rakyat pada arah ketidakpastian dan penggunaan anggaran yang Inefesiensi. Apalagi PPHN dimaksudkan memanfaatkan semaksimal mungkin keuangan negara, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” ujarnya.